2 Kali Ditanya Ganjar soal Tolak IKN, Begini Jawaban Anies
JAKARTA, investortrust.id - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan, masalah jangan ditinggalkan, tetapi dihadapi dan diselesaikan. Hal itu disampaikan Anies saat ditanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota dan ini jadi isu publik saya dari IKN. Dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi. Saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia-sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?" tanya Ganjar.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1," jawab Anies.
Baca Juga
Tanggapi Tuduhan Anies soal Ordal, Prabowo: Hakim Tertinggi Adalah Rakyat
Anies mengatakan, masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta seharusnya diselesaikan. Meninggalkan Jakarta, katanya, tidak otomatis menyelesaikan masalah. Terkait lalu lintas misalnya, Anies menyebut aparatur sipil negara (ASN) hanya menyumbang 4% hingga 7% kemacetan Jakarta. Untuk itu, memindahkan ASN ke IKN tidak akan mengurangi kemacetan Jakarta. Demikian pula halnya dengan persoalan lingkungan hidup dan lainnya. Sepanjang pemerintahan, bisnis, dan keluarga ASN masih di Jakarta, masalah akan tetap ada.
"Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun. Transportasi umum berbasis elektrik dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta," katanya.
Anies meminta tidak meniru pemerintah Belanda yang meninggalkan Kota Tua dan pindah ke daerah selatan Jakarta karena permukaan muka tanah di Kota Tua turun. Selain itu, kata Anies, masyarakat Kalimantan membutuhkan sekolah, jalur kereta api atau jalur tol antarkota.
"Sementara yang kita kerjakan, hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat, dan bukan pusat perekonomian," katanya.
Baca Juga
Prabowo Sentil Anies soal Oposisi: Kalau Jokowi Diktator Tidak Mungkin Anda Jadi Gubernur
Mendengar jawaban itu, Ganjar kembali bertanya mengenai sikap Anies menolak kebijakan IKN. Merespons hal itu, Anies menyebut IKN merupakan contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Akibatnya, dialog terjadi sesudah undang-undang disahkan.
"Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," katanya.
Anies mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan. Untuk itu, seharusnya publik dilibatkan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan.
"Tetapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ, kita berdebat pro-con. Kami melihat, ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini, kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tetapi pada saat yang sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita," katanya.