CSIS Dorong Isu Lingkungan Jadi Perhatian Para Capres
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri menyebut kebijakan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan penting untuk dipahami pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di pemilihan presiden (pilpres) 2024.
“Sebab, isu lingkungan dan kebijakan perubahan iklim kita rasakan sehari-hari tidak hanya wacana saja,” kata Yose, saat diskusi Pandangan Pasangan Capres/Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024, di Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan mengakibatkan kerugian yang diestimasi mencapai Rp 1,06 triliun per tahun. CSIS mengestimasi kerugian akibat persoalan lingkungan mencapai 19% dari PDB, ketika temperatur bumi menyentuh 4 derajat Celcius.
Baca Juga
“Apalagi (kerugiannya membesar) kalau semakin hari bencananya semakin hari semakin besar,” ujar Yose.
Yose menyebut kebijakan lingkungan dan iklim Indonesia masih seperti fenomena gunung es. Di tingkat atas, ada tiga persoalan yang muncul yaitu substansi kebijakan, arah kebijakan politik, dan masalah koordinasi.
Pada tatan kebijakan, muncul instrumen yang kurang lengkap. Misalnya, persoalan kebijakan pajak karbon. Kebijakan ini memang sudah diumumkan pemerintah, tidak ada komite yang menjalankannya.
“Begitu juga tidak ada penugasan BUMN dan swasta untuk menjalankannya. Serta tidak ada insentif yang cukup bagi konsumen pajak karbon,” kata dia.
CSIS juga mencatat kurang konsistensinya arahan kebijakan politik dalam kaitan kebijakan lingkungan. Kebijakan politik yang saat ini tidak diikuti oleh pengarusutamaan isu lingkungan dan iklim. “Termasuknya juga tidak konsistennya penyebutan istilah perubahan iklim dan lingkungan secara eksplisit,” ucap dia.
CSIS juga menyebut masalah koordinasi menjadi pekerjaan rumah dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Implementasi kebijakan antarkementerian dan lembaga, serta dari pusat hingga daerah, dinilai tidak sinkron.
“Tingkat daerah tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kebijakan di tingkat nasional,” ujar dia.
Baca Juga
Denny Indrayana Minta MKMK Periksa Ulang Putusan Usia Capres-Cawapres
Berdasarkan survei yang digelar, CSIS menemukan, di bawah gunung es tersebut, ada pesrsoalan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. “Hanya kurang dari 2% masyarakat yang harus dijalankan dan di-handle secara baik,” kata dia.
Melihat arah kebijakan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ke depan, Yose merekomendasikan kebijakan untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Pada bobot substansi, kata dia, pemerintah ke depan perlu mendesain insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih baik. “Serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang penting,” kata dia.
Sementara itu, dari sisi arahan politik perlu kebijakan yang menerapkan dekarbonisasi ekonomi di tingkat kementerian dan lembaga. “Kami menganggap penting sekali dibuatnya indikator perbaikan lingkungan,” ujar dia.
Selain dua rekomendasi tersebut, CSIS juga meminta pemerintah ke depan juga melibatkan pendekatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.
“Permasalahan isu lingkungan ini jadi penting karena kita tidak ingin anak cucu kita yang menanggung akibatnya,” kata dia. (CR-7)
Baca Juga
Survei: Cawapres Gibran dan Mahfud Turunkan Elektoral Pasangan Capres