Tak Bahas Isu Wapres, Yusril Sebut Pertemuannya dengan Sjafrie Bicarakan UU Pertahanan
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantor kemenhan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Yusril menepis pertemuannya dengan Sjafrie membahas isu calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming. Dengan nada bercanda, Yusril mengaku tak bertanya mengenai isu wapres kepada Sjafrie. Sebaliknya, Sjafrie juga tidak bicara apa pun mengenai isu Wapres.
Baca Juga
Muhammad Lutfi Sebut Prabowo Butuh Wapres yang Berani Beda Pendapat
"Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.
Yusril juga membantah pertemuannya dengan Sjafrie membahas kasus penyadapan dan dugaan makar. Menhan Sjafrie, katanya, memahami masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Sementara Yusril terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.
Yusril menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan undangan Menhan Sjafrie. Dikatakan pertemuannya dengan Sjafrie ini membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara atau UU Pertahanan yang akan dibahas Kemenhan dan Komisi I DPR. Rencana perubahan UU Pertahanan diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027 mendatang.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi menteri kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” kata Yusril.
Yusril mengaku senang dapat membantu proses penyiapan RUU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Menhan Sjafrie sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.
Baca Juga
MPR Mulai Bahas Cara Pemilihan Wapres, Ada Opsi Coblos hingga Cap Jempol
Dikatakan, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an. Yusril mengenang, saat menjabat sebagai asisten menteri sekretaris negara (mensesneg), Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai panglima Kodam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
