Isu Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Menhan Sjafrie
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin buka suara mengenai isu pergantian Panglima TNI yang belakangan menjadi perhatian publik. Sjafrie menegaskan, hingga saat ini tidak ada rencana pergantian pucuk pimpinan TNI.
"Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima," ujar Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pembahasan pergantian Panglima TNI dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Sjafrie sebelumnya menjelaskan, kedatangannya ke Kompleks Parlemen bertujuan melakukan konsultasi dan bertukar pikiran mengenai sejumlah agenda strategis pertahanan nasional.
Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut dia, regulasi tersebut perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pertahanan Indonesia.
Dia mengatakan, rencana revisi UU Pertahanan Negara telah disampaikan kepada Dasco dan mendapat sambutan baik. Selanjutnya, pemerintah bersama Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja untuk membahas substansi perubahan undang-undang tersebut.
Baca Juga
Bertemu Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Bahas Isu Calon Wapres
Sjafrie berharap formulasi revisi dapat diselesaikan pada akhir tahun ini, sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.
Selain itu, pertemuan dengan pimpinan DPR juga membahas pengawasan terhadap pelaksanaan program pertahanan, termasuk pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
Sjafrie menyebut pemerintah berencana menempatkan satu batalion di setiap kabupaten di Indonesia. Dengan jumlah 514 kabupaten, nantinya akan dibentuk 514 batalion.
Dia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan melakukan militerisasi daerah, melainkan merupakan bagian dari implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan konstitusi.
"Tapi ini bukan bermaksud untuk memilitersasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," katanya.
