Menhan Sjafrie dan DPR Sepakat Perbarui UU Pertahanan, Ini Alasannya!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama DPR menyiapkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan perkembangan zaman dan dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks.
Sjafrie mengatakan, rencana revisi UU Pertahanan Negara menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, UU Pertahanan Negara yang telah berlaku selama 24 tahun tersebut belum mengalami perubahan. Padahal, terdapat sejumlah aspek pertahanan yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
"Saya berniat bertemu dengan koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002," ujar Sjafrie.
Dia menyebut, salah satu substansi yang perlu diperbarui adalah pengaturan mengenai strategi pertahanan Indonesia. Menurut Sjafrie, strategi pertahanan nasional yang diterapkan saat ini belum secara eksplisit tertuang dalam UU Pertahanan Negara.
Rencana penyempurnaan regulasi tersebut telah disampaikan kepada Dasco dan mendapat sambutan positif. Pemerintah bersama DPR selanjutnya akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk merumuskan materi revisi.
Sjafrie menargetkan formulasi revisi UU Pertahanan Negara dapat diselesaikan pada akhir 2026, sehingga proses revisi bisa dilakukan pada tahun depan.
"Dan insya Allah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi UU Pertahanan ini," ungkapnya.
Pembaruan regulasi dibutuhkan untuk hadapi potensi ancaman pertahanan
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambut baik rencana revisi UU Pertahanan Negara tersebut. Menurut dia, pembaruan regulasi diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi ancaman pertahanan di masa mendatang.
Utut menegaskan, konsep pertahanan yang akan diperkuat melalui revisi undang-undang tersebut tidak diarahkan untuk melakukan tindakan ofensif atau menyerang negara lain.
"Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa ke depan. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," tegas Utut.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan bahwa belakangan ini dirinya menerima sejumlah pertanyaan dari perwakilan kedutaan asing mengenai arah kebijakan dan perkembangan pertahanan Indonesia.
Menurut Utut, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya Indonesia memiliki konsep dan regulasi pertahanan yang jelas dalam merespons dinamika geopolitik serta perkembangan ancaman keamanan global.
