Pendanaan Terorisme lewat Kripto Menjadi Sorotan Indonesia–Korsel
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah terorisme dan kerja sama antarunit intelijen keuangan untuk melacak pendanaan melalui aset kripto menjadi dua usulan dalam simposium Indonesia–Korea Selatan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kedua gagasan itu menjawab persoalan yang dihadapi aparat kedua negara, mulai dari radikalisasi dan perekrutan melalui ruang digital hingga kesulitan mendeteksi aliran dana terorisme.
Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (HI FISIP UI) bersama Kedutaan Besar Republik Korea menyelenggarakan simposium bertajuk Advancing Counterterrorism Cooperation in the Age of Emerging Technologies di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta. Pertemuan tahunan ketiga ini membahas tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan National Counter Terrorism Center (NCTC) Republik Korea pada 18 Juni 2026.
Kepala Departemen HI FISIP UI Broto Wardoyo mengatakan, pilihan tema tahun ini mencerminkan perubahan persoalan yang perlu dipahami para peneliti dan pembuat kebijakan. “Jika dua tahun sebelumnya kita berfokus pada dinamika kekerasan terorisme secara fisik, tahun ini kita membahas isu yang jauh lebih mutakhir, yaitu terorisme daring yang menjadi tren utama dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Minister dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia Chung Haekwan mengatakan, perkembangan teknologi menuntut kedua negara menyesuaikan kebijakan keamanan lintas batas. Menurut dia, ukuran keberhasilan nota kesepahaman itu terletak pada kegiatan yang dapat dijalankan bersama.
“Teknologi mengubah masyarakat kita, namun di saat yang sama dapat disalahgunakan untuk tujuan berbahaya. Perjanjian kerja sama saja tidak cukup, yang terpenting adalah bagaimana kita menerjemahkan komitmen bersama tersebut ke dalam kerja sama praktis,” kata Chung.
Densus 88 dan BNPT soroti jaringan daring
Direktur Penyidikan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Brigjen Pol. Dwight Jordan De Fretes mengatakan, aparat Indonesia kini menghadapi jaringan yang beraktivitas di ruang digital bersamaan dengan tetap adanya jaringan konvensional. Perubahan itu, menurut Dwight, membuat kerja sama Indonesia dan Korea Selatan perlu berlangsung secara berkelanjutan.
Dari sisi pencegahan, Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Narapidana dan Mantan Narapidana Terorisme BNPT Kombes Pol. Slamet Riyadi menyoroti pengaruh teknologi terhadap proses radikalisasi dan perekrutan. Ia berharap forum yang mempertemukan peneliti, diplomat, dan aparat tersebut dapat mengidentifikasi bidang yang bisa segera ditindaklanjuti oleh BNPT dan mitranya di Korea Selatan.
Prakoso Permono dari Universitas Islam Internasional Indonesia menilai teknologi dapat mempercepat proses radikalisasi. Implikasinya bagi lembaga penanggulangan terorisme, menurut dia, mencakup dua kebutuhan sekaligus. Aparat perlu memperkuat kemampuan teknis untuk memahami perkembangan teknologi serta memperbarui cara menganalisis ancaman yang muncul dari penggunaannya.
Pendanaan kripto menjadi perhatian
Dari perspektif Korea Selatan, Bora Park dari Institute for National Security Strategy menyoroti pendanaan sebagai salah satu bidang yang terdampak perubahan teknologi. “Kecanggihan teknologi telah menyulitkan untuk mendeteksi pendanaan, contohnya pendanaan melalui cryptocurrency,” ujarnya.
Donghui Park dari Korea Army Academy at Yeongcheon mengusulkan pelatihan bersama serta kolaborasi antarunit intelijen keuangan Indonesia dan Korea Selatan. Sasaran yang ia kemukakan cukup spesifik, yakni memperkuat kemampuan kedua negara untuk melacak dan menghentikan transaksi aset virtual yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.
Ketua Program Studi Pascasarjana Departemen HI FISIP UI Ali Abdullah Wibisono menyoroti aspek hukum dan kesiapan teknologi. Menurut Ali, masih terdapat celah dalam kerangka hukum penanggulangan terorisme di Indonesia. Ia mengusulkan kerja sama dalam pemanfaatan sistem AI untuk penanggulangan terorisme serta pertukaran pengalaman mengenai ketahanan siber.
Nota kesepahaman BNPT dan NCTC telah memberi dasar bagi kerja sama bilateral. Simposium 17 November itu memperjelas pilihan tindak lanjut yang kini dapat dibahas kedua pihak, dari pencegahan perekrutan daring hingga pelatihan intelijen keuangan. Pemanfaatan AI dan pelacakan pendanaan melalui aset virtual masih berstatus usulan peserta forum.
