Biaya Akuisisi Jadi Sorotan, OJK Putuskan Premi Asuransi Kendaraan Tak Naik
Poin Penting
|
BALI, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan tidak menaikkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Padahal, pelaku industri khawatir hal itu bakal mengancam kenaikan rasio klaim, terlebih tarif premi asuransi kendaraan bermotor tak berubah sejak 2017. Keputusan ini diambil untuk mendorong perusahaan asuransi umum lebih efisien dalam mengelola portofolio.
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah OJK mengevaluasi struktur biaya dan kinerja portofolio asuransi kendaraan bermotor.
“Dengan persetujuan Kepala Eksekutif (Ogi Prastomiyono), kita memutuskan tidak ada kenaikan kendaraan bermotor tarif preminya, supaya kita mendorong industri untuk kembali re-look cara mereka mengelola portofolio ini,” ujarnya, dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa, di Bali, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga
Premi Asuransi Kendaraan Tembus Rp 10,69 Triliun per Juni 2026, OJK Ungkap Strategi Dongkrak Bisnis
Menurut Iwan, dari sisi rasio klaim (claim ratio), kondisi industri sebenarnya masih cukup memadai. Namun, perusahaan asuransi perlu membenahi pengelolaan biaya, khususnya biaya akuisisi agar kinerja bisnis lebih optimal.
Perhatian OJK, lanjut dia, tak hanya tertuju pada rasio klaim, tapi juga komponen biaya lain yang masih mengambil porsi cukup besar dalam pengelolaan bisnis asuransi kendaraan bermotor.
“Sebenarnya konsep kita itu adalah bagaimana mengefisienkan portofolio. Karena menurut data yang ada, pengelolaan biaya lain-lain ini masih menjadi bagian besar yang kita perhatikan,” kata Iwan.
Sementara itu untuk lini asuransi properti, OJK tengah menyiapkan langkah penataan melalui pembentukan task force bersama industri. Inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dengan pelaku industri pada pekan lalu.
“Ini nanti akan mencoba mapping bagaimana caranya kita membentuk ekosistem asuransi kendaraan bermotor dan juga nanti ekosistem mengenai properti,” ucap Iwan.
Baca Juga
OJK Beri Update Soal Revisi Aturan Tarif Premi Asuransi Kendaraan
Pasalnya, asuransi properti memiliki karakteristik risiko yang berbeda dan membutuhkan penanganan khusus. Risiko katastropik seperti banjir dan gempa bumi misalnya, telah ditangani melalui mekanisme reasuransi di Maipark.
Lalu, risiko properti yang bersifat umum memiliki mekanisme penjaminan tersendiri. Oleh karena itu, OJK ingin mendiskusikan lebijh lanjut dengan industri mengenai pembentukan ekosistem yang dapat mengoptimalkan pengelolaan keuda jenis risiko tersebut.
“Asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran atau properti ini, kemudian bisa kita optimalkan pengelolaannya,” ujar Iwan.
