Bantah Kalla Menang atas Lahan 16,3 Ha, GMTD Tegaskan Sertifikat Tetap Berlaku
Poin Penting
|
MAKASSAR, Investortrust.id — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim PT Hadji Kalla telah memenangkan hak atas lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Direktur Utama GMTD Ali Said menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 12 November 2026 tidak membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan dan tidak menetapkan Kalla sebagai pemilik tanah tersebut.
Sengketa ini kini berpusat pada arti kata menang. Dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks, majelis hakim memang mengabulkan eksepsi atau keberatan PT Hadji Kalla dan pihak turut tergugat, sehingga gugatan GMTD dinyatakan tidak dapat diterima. GMTD menyoroti bagian lain dari putusan yang sama. Menurut perseroan, gugatan balik Kalla juga tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberhasilan Kalla mengajukan keberatan atas gugatan GMTD dan klaim bahwa pengadilan telah menetapkan hak atas tanah merupakan dua hal yang berbeda.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Makassar, Kamis (19/11/2026). Ia menilai pernyataan yang memberi kesan bahwa pengadilan telah memenangkan Kalla atas kepemilikan lahan tersebut menyesatkan masyarakat.
Baca Juga
Mengapa Gugatan GMTD Tidak Dapat Diterima?
Putusan perkara perdata tersebut dibacakan melalui persidangan elektronik pada Kamis (12/11/2026). GMTD berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan PT Hadji Kalla sebagai tergugat. Menurut pemberitaan detikSulsel mengenai pertimbangan majelis hakim, gugatan GMTD menghadapi dua persoalan formal, yakni pihak yang digugat tidak lengkap (plurium litis consortium) dan uraian gugatan dinilai kabur (obscuur libel).
Persoalan itu menyentuh inti perselisihan di lapangan. Kedua perusahaan mengajukan riwayat perolehan tanah yang berbeda. Untuk menelusuri apakah dokumen yang mereka pegang menunjuk bidang tanah yang sama, pengadilan perlu memeriksa asal hak, letak bidang, dan pihak-pihak yang mengalihkan tanah. Majelis menilai sejumlah pihak yang terkait dengan asal-usul tanah, termasuk ahli waris, tidak dilibatkan. Akibatnya, rangkaian hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diperiksa secara utuh.
Atas dasar itu, gugatan GMTD dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO) atau tidak dapat diterima. Adapun terhadap gugatan balik yang diajukan Kalla, GMTD mengutip amar pada halaman 105 putusan yang berbunyi, “Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi / tergugat konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”
Bagi pembaca, akibat putusan itu dapat dilihat dari tuntutan masing-masing pihak. GMTD tidak memperoleh putusan yang mengabulkan tuntutannya terhadap Kalla. Di sisi lain, menurut amar yang dikutip GMTD, Kalla juga tidak memperoleh pengabulan atas gugatan baliknya. Itulah dasar keberatan GMTD ketika hasil persidangan tersebut disampaikan kepada publik sebagai kemenangan atas tanah.
Satu Bidang yang Disengketakan, Dua Riwayat Hak
GMTD mendasarkan klaimnya pada SHGB Nomor 20454 atas tanah seluas 163.262 meter persegi di Kelurahan Maccini Sombala. Menurut perseroan, riwayat pencatatan tanah yang menjadi dasar sertifikat itu dapat ditelusuri hingga 1971. GMTD turut merujuk pada serangkaian putusan perkara terdahulu hingga tingkat Mahkamah Agung yang disebutnya telah berkekuatan hukum tetap.
GMTD juga menyebut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bertanggal 15 Oktober 2025 sebagai dokumen pendukung. Dokumen ini berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang. Adapun dokumen hak atas tanah yang dijadikan dasar klaim GMTD tetaplah SHGB Nomor 20454. Menurut Ali, putusan PN Makassar pada 12 November 2026 tidak memuat perintah untuk membatalkan sertifikat tersebut.
PT Hadji Kalla mengajukan dasar klaim yang berbeda. Dalam persidangan, perusahaan itu mengajukan empat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698 di Kelurahan Maccini Sombala. Menurut pemberitaan mengenai persidangan, keempat sertifikat tersebut terbit pada 8 Juli 1996. Tim hukum Kalla juga mengajukan dokumen riwayat perolehan tanah untuk menjelaskan dasar penguasaan fisik perusahaan atas lahan yang disengketakan.
Perbedaan kedua versi itu antara lain menyangkut pencatatan tanah lama. Dalam uraian persidangan yang diberitakan SINDO Makassar, GMTD mengaitkan perolehan tanahnya dengan tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Sementara itu, buku pertanahan di Kecamatan Tamalate dan keterangan saksi memunculkan perbedaan antara Persil 40 dan Persil 50, termasuk mengenai letak fisiknya. Perbedaan nomor dan lokasi bidang itu penting karena menentukan tanah mana yang sesungguhnya dirujuk oleh setiap dokumen.
Eksekusi November 2025 Juga Diperselisihkan
GMTD memasukkan peristiwa 3 November 2025 sebagai bagian dari dasar pembelaannya. Perseroan menyatakan PN Makassar telah melaksanakan eksekusi berdasarkan perkara terdahulu yang putusannya berkekuatan hukum tetap. Menurut GMTD, putusan November 2026 tidak membatalkan eksekusi yang dirujuk perseroan itu.
Kalla sejak awal menolak penafsiran tersebut. Kuasa hukum Kalla menyatakan kliennya bukan pihak dalam perkara lama yang dijadikan dasar eksekusi, sehingga menurut Kalla putusan itu tidak mengikat perusahaan. Pada November 2025, Humas PN Makassar Wahyudi Said juga diberitakan membantah bahwa pengadilan telah mengeksekusi lahan yang ketika itu dipersengketakan dengan Kalla. Dengan demikian, persoalannya mencakup pula identitas bidang yang menjadi objek eksekusi serta pihak yang terikat oleh putusan terdahulu.
Kedua Pihak Siapkan Langkah Hukum
Dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Makassar, pada 19 November 2026, kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, tetap menyatakan lahan itu milik kliennya. Tim hukum Kalla juga menyampaikan rencana membuat pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen perolehan tanah. Saat konferensi pers berlangsung, langkah tersebut masih berupa rencana pengaduan.
GMTD membantah tuduhan mengenai ketidakabsahan dokumen, keterlibatan mafia tanah, maupun dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada perseroan. Dari pihaknya, GMTD menuding telah terjadi penguasaan fisik lahan secara sepihak, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta kegiatan penimbunan tanah. Ali menyatakan perseroan akan meneruskan proses hukum atas dugaan tersebut dan mengkaji langkah hukum terhadap pernyataan yang dinilai merugikan reputasi perusahaan. Tuduhan mengenai pemalsuan maupun penyerobotan itu merupakan dalil masing-masing pihak.
Baca Juga
GMTD Luruskan Informasi Keliru Terkait Legalitas Kepemilikan Tanah, Simak Fakta Berikut
Bagi GMTD, sengketa Tanjung Bunga juga menyangkut kepentingan pemegang saham. Perseroan menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang saham daerah. Menurut manajemen, keterlibatan pemerintah itu berakar pada prakarsa pengembangan kawasan lebih dari tiga dekade lalu untuk menarik investasi, membangun infrastruktur dan fasilitas publik, serta membuka pusat pertumbuhan baru di Makassar.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” kata Ali.
Bagi pemegang saham dan warga Makassar, pertanyaan yang masih terbuka adalah apakah dokumen kedua perusahaan merujuk pada bidang yang sama dan siapa pemegang hak atas bidang tersebut. Putusan 12 November menjawab nasib gugatan yang diajukan dalam perkara itu. Keberatan Kalla dikabulkan, gugatan GMTD tidak dapat diterima, dan menurut amar yang dikutip GMTD, gugatan balik Kalla juga tidak dapat diterima. Kedua perusahaan masih mempertahankan klaimnya atas lahan Tanjung Bunga.
