GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Utuh dan Tidak Dibatalkan Pengadilan
Poin Penting
|
MAKASSAR, investortrust.id – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026 yang berkaitan dengan sengketa lahan antara GMTD dan pihak PT Hadji Kalla.
Direktur Utama GMTD Ali Said menyatakan, putusan tersebut tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Karena itu, perseroan membantah klaim pihak Kalla yang menyatakan memenangkan perkara tersebut.
Menurut Ali, dalam amar putusan pada halaman 105, gugatan rekonvensi atau gugatan balik PT Hadji Kalla dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
"Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat," ujar Ali dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga
Gowa Makassar Tourism Development Reaffirms Legal Ownership of 16 Hectares in Tanjung Bunga
GMTD menyebut memiliki sejumlah dokumen dan landasan hukum atas kepemilikan lahan tersebut. Di antaranya riwayat sertifikat yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, SHGB No. 20454 atas nama GMTD, serta sejumlah putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
Perseroan juga menyebut Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi resmi pada 3 November 2025. Selain itu, GMTD mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.
GMTD menegaskan putusan terbaru tidak membatalkan sertifikat maupun putusan pengadilan terdahulu dan pelaksanaan eksekusi tersebut.
Perseroan menjelaskan, sengketa bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim GMTD sebagai miliknya.
Adapun gugatan GMTD dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan aspek formal gugatan. GMTD menilai putusan tersebut bukan merupakan pembatalan hak kepemilikan perseroan ataupun penetapan yang membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.
GMTD menyatakan akan terus menempuh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan lahan, penguasaan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.
Perseroan juga tengah mengkaji langkah hukum terhadap sejumlah pernyataan pihak Kalla yang dinilai merugikan nama baik dan reputasi perusahaan, termasuk tuduhan terkait mafia tanah dan ketidakabsahan dokumen pertanahan.
Di sisi lain, GMTD menyoroti kepentingan pemerintah daerah dalam sengketa tersebut. Perseroan menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar merupakan pemegang saham GMTD.
Baca Juga
Menurut perseroan, GMTD didirikan atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Ali menegaskan perseroan akan terus mempertahankan aset dan hak hukumnya serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham.
Perseroan juga menyatakan komitmennya melanjutkan pengembangan kawasan Tanjung Bunga dan menjaga kepastian hukum investasi di Sulawesi Selatan.
