Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Legislator Gerindra Anwar Sadad
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudyono yang merupakan staf anggota DPR dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad, Senin (16/11/2026). Bagus ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim).
Bagus ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Dengan demikian, Bagus setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 5 Desember 2026.
"Terhadap Saudara BGS (Bagus Wahyudyono), dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 November sampai dengan 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
KPK Periksa Anggota DPR dari Gerindra Anwar Sadad Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim
Taufik menjelaskan membeberkan konstruksi perkara yang menjerat Bagus. Dikatakan, staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota DPRD. Atas pembagian tersebut, Anwar Sadad yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar, dengan perincian Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar (2020), Rp 121,3 miliar (2021), dan Rp 83,7 miliar (2022).
Dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15% sampai dengan 20% terhadap para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar-anggota DPRD. Sementara, terhadap korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.
Selanjutnya, Bagus selaku staf Anwar Sadad diberi tugas untuk mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinir komitmen fee dari korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar Sadad.
Atas kesepakatan tersebut, para korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari Anwar Sadad selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20% sampai dengan 25%. Para korlap itu menyerahkan secara tunai kepada Anwar Sadad atau menyerahkan fee secara tunai atau transfer melalui Bagus atau membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
Baca Juga
KPK Sita Tanah dan Apartemen Senilai Rp 8,1 M Milik Legislator Gerindra Anwar Sadad
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ungkapnya.
Dikatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20% sampai degnan 30% disunat lagi oleh para korlap. Akibatnya, dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55% sampai dengan 70% dari anggaran awal.
Dalam kasus ini, KPK telah menyita aset-aset milik Bagus berupa rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya dan rumah di Kabupaten Mojokerto;
