RUU Adminduk Masuk Pembahasan, Mendagri Wanti-wanti Pelindungan Data Pribadi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, pembaruan regulasi ini sangat mendesak untuk menyelaraskan pandangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di era digital.
"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) dikutip dari keterangan tertulis.
Mendagri menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan sejumlah menteri dan kepala lembaga—mulai dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri Hukum, Menteri Imipas, Mensesneg, hingga Menlu—untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pembaruan ini dinilai krusial guna menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi, integrasi lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta ketatnya standar pelindungan data pribadi.
Pemerintah, lanjut Tito, mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui kebijakan ini, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi, sehingga masyarakat terbebas dari proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda-beda.
Kendati demikian, Mendagri menegaskan bahwa integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga tidak berarti menggabungkan seluruh data sektoral ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap memegang tanggung jawab penuh atas data sektoral di bawah kewenangan masing-masing.
"Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan," tegas Tito.
Baca Juga
RI Masuk Laporan Global Fraud 2025, Ini Cara Lindungi Warga Tanpa Buka Data Pribadi
Pemerintah juga mengusulkan agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi secara ketat hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga pengguna diwajibkan menjaga kerahasiaan dan keutuhan data, serta dilarang keras menyimpan, memberikan, atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Selain integrasi data, pemerintah turut mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukan sekadar sebagai aplikasi gawai, melainkan sebagai sistem informasi utuh yang merepresentasikan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik dipastikan tetap inklusif dengan memerhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Negara berkomitmen memastikan warga yang belum memiliki gawai atau akses internet tetap mendapatkan hak pelayanan adminduknya.
Pemerintah juga memberikan atensi khusus terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana. Tito mengenang pengalaman penanganan bencana di Sumatra dan Flores, di mana banyak dokumen kependudukan warga yang hanyut atau rusak.
"Tapi kami mengirim tim (Ditjen) Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan," tandasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
