Revisi UU Keuangan Haji Masuk Pembahasan, Investasi Langsung Sektor Produktif Jadi Sorotan Utama
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Regulasi baru ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor-sektor produktif.
"Selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang," ujar Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Marwan menjelaskan, selama ini instrumen investasi dana haji masih bertumpu pada instrumen keuangan syariah konvensional. Padahal, peluang investasi langsung di dalam ekosistem pelayanan haji dan umrah—seperti sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya—memiliki prospek ekonomi yang besar serta mampu memberikan efisiensi bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Kendati demikian, Komisi VIII mengingatkan agar perluasan ruang investasi ini tetap dibarengi dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang tinggi. Pemanfaatan dana jamaah wajib menjaga kesinambungan keuangan sekaligus melindungi hak-hak calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list).
Baca Juga
Dorong Haji Muda, BPKH dan Bank Muamalat Sambangi Diaspora Indonesia di Malaysia
"Perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko," tegas Marwan.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkapkan bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia untuk beribadah haji di tengah keterbatasan kuota telah memicu penambahan jumlah calon haji dalam daftar tunggu. Kondisi ini otomatis membuat akumulasi dana haji yang dikelola semakin besar.
Menurut Gus Irfan, situasi tersebut menuntut standar tata kelola keuangan haji yang kian efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai syariah.
"Untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji," kata Gus Irfan.
