OJK: Risiko Perubahan Iklim Kini Berdampak Langsung Terhadap Sektor Keuangan

JAKARTA, investortrust.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai risiko perubahan iklim (climate risk) kini telah berkembang menjadi risiko finansial yang berdampak langsung terhadap industri jasa keuangan. Pasalnya, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas aset, risiko kredit, klaim asuransi, hingga nilai investasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dampak perubahan iklim seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu menjadi perhatian serius pelaku industri keuangan, terutama dalam mengukur kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.

“Kalau kita bicara tentang banjir, karhutla dan lain-lain, kita langsung melakukan assessment berapa besar debitur yang terdampak dan bagaimana kemampuan mereka memenuhi kewajibannya sebagai debitur,” ujar Friderica dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)-–ISRF Strategic Dialogue di Main Hall BEI, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, risiko iklim tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi risiko keuangan yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan investasi.

Dia menambahkan, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan risiko global dan implikasinya terhadap sektor keuangan.

Salah satunya adalah keterkaitan antar-risiko (interconnectedness) yang dapat memicu risiko sistemik dan berantai (cascading risk). Dia mencontohkan, gangguan lingkungan seperti karhutla dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, kemudian merembet ke produksi, distribusi logistik, hingga inflasi.

Baca Juga

Perubahan Iklim, Dominasi Sektor Keuangan, dan Perebutan Kendali atas Sistem Energi Dunia

Kesenjangan Laporan Keberlanjutan

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan pengukuran risiko iklim (climate risk measurement gap), terutama terkait ketersediaan data, kualitas analisis dampak bisnis, serta pengukuran risiko yang masih perlu diperkuat.

Selain itu, OJK menyoroti kredibilitas pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting credibility). Friderica menilai, masih terdapat kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi di lapangan, serta kualitas pengungkapan oleh perusahaan.

Kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik greenwashing, impact washing, dan social washing.

Dia menjelaskan, greenwashing terjadi ketika perusahaan mengklaim produknya ramah lingkungan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sementara itu, impact washing merujuk pada klaim dampak positif terhadap lingkungan atau sosial yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Adapun social washing berkaitan dengan klaim tanggung jawab sosial yang tidak tercermin dalam praktik perusahaan.

Friderica mengatakan, persoalan kredibilitas pelaporan keberlanjutan ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk bagi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca Juga

Perbankan Lokal Punya Peran Penting dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Menurut dia, sejumlah emiten sebenarnya membutuhkan panduan yang lebih jelas mengenai penyusunan laporan keberlanjutan yang transparan, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Mereka sebetulnya ingin mendapat guidance bagaimana menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutup-nutupi, dan apa konsekuensinya bila mereka tidak menyajikan sesuai apa adanya,” sambung dia.

Karena itu, Friderica berharap Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat berperan dalam memberikan dukungan dan panduan kepada OJK maupun emiten untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Tantangan strategis lainnya adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas perusahaan (governance and accountability). Aspek pengawasan, pengendalian internal, serta kompetensi akuntansi dinilai semakin penting dalam memastikan penerapan prinsip keberlanjutan berjalan secara kredibel.