Mendagri Minta Pemda Dukung Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran Lewat Biometrik
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat dukungan terhadap registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dinilai krusial agar penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dapat tepat sasaran dan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Melalui integrasi teknologi ini, masyarakat ke depan dapat mengakses layanan publik secara digital dengan lebih mudah.
"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menyoroti tantangan klasik dalam penyaluran bansos di lapangan, yakni masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran—di mana warga yang mampu secara ekonomi justru terdata menerima bantuan, sementara warga miskin yang berhak malah terlewat.
Baca Juga
Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027, Target Rampung Akhir November
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos yang terintegrasi dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Sistem ini memanfaatkan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari, dan iris mata untuk mencocokkan kondisi sosial ekonomi penerima.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," jelas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa percepatan program digitalisasi ini tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, mengingat bansos adalah salah satu instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat.
