Kemenaker: Pemerintah Belum Tetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, pemerintah hingga kini belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar.

Menurut Indah, Kemenaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Kemenaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

Baca Juga

Pengusaha dan Buruh Capai Kesepakatan 70% RUU Ketenagakerjaan, Cadangan Pesangon Jadi Sorotan

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," tegas Indah Anggoro Putri dalam keterangan di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Indah menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Dia mengungkapkan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," ujar dia.

Indah menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemenaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," tutur dia.

Kemenaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Baca Juga

Pengusaha Kritik Pesangon yang Besar di Indonesia, Beberkan Dampak Ekstrem ke Perusahaan

“Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan dana cadangan pesangon,” tandas dia.

Setiap perkembangan kebijakan tersebut, kata Indah, akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kemwenaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha," tutur dia. (ant)