Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Kendali Ruang Redaksi Dibanding Algoritma

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi dalam memastikan legitimasi informasi di tengah semakin besarnya pengaruh algoritma platform digital global yang cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis.

Penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti algoritma perusahaan teknologi global yang tidak selalu memperhatikan dampak bagi publik.

"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Meutya menjelaskan persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia karena perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar dalam menentukan distribusi dan jangkauan informasi tanpa mempertimbangkan nilai jurnalistik.

"Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good," tegasnya.

Baca Juga

Meutya Hafid Ingatkan Ancaman AI, Algoritma Kacaukan Keberagaman Indonesia

Ia menambahkan perkembangan kecerdasan artifisial juga belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi, sehingga peran jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks serta konsekuensi pemberitaan.

"Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu," katanya.

Tantangan tersebut semakin nyata seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital, di mana sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial yang memberikan tekanan pada industri media nasional meski kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan satu dekade lalu.

"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters," ungkapnya.

Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.

"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR meskipun proses tersebut menghadapi tantangan dan penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia demi melindungi ekosistem informasi nasional.

"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia," tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya dilihat sebagai sinyal bahwa industri jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh, dan keberagaman saluran informasi termasuk media cetak dan konvensional tetap diperlukan di tengah ketergantungan terhadap internet yang perlu dicermati. Meutya berharap media nasional terus menjaga independensi ruang redaksi dengan kendali informasi yang mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, dan hukum nasional.

"Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," pungkasnya.