Pelajaran Mahal Sisdiknas Bercermin dari Kasus Gibran

Oleh: Yosua Noak Douw - Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

INVESTORTRUST – Sejarah politik di Tanah Air tercipta dari Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta. Selembar surat yang mengguncang Republik Indonesia. Boleh jadi, Kamis, 12 November 2026, juga akan tercatat sebagai salah satu hari paling ganjil dalam sejarah ketatanegaraan kita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka (selanjutnya, Gibran) menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, dan sejak saat itu kursi Wakil Presiden yang diemban Gibran kosong.

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 kini bekerja: Presiden mengajukan dua calon, lalu MPR wajib memilih pengganti paling lambat enam puluh hari sejak jabatan itu kosong. Namun di balik prosedur konstitusional itu tersimpan pertanyaan yang lebih sunyi, tetapi tidak kalah penting. Bagaimana mungkin selembar surat keterangan penyetaraan ijazah, dokumen administratif yang biasanya diurus tanpa sorotan, berujung pada kosongnya jabatan tertinggi kedua di republik ini?

Dalam ilmu kebijakan publik Professor of Political Science Emeritus University of Michigan, Ann Arbor John W Kingdon menyebut peristiwa semacam ini sebagai focusing event, kejadian dramatis yang tiba-tiba membuka jendela kebijakan (policy window) dan memaksa persoalan lama masuk ke agenda publik. Penyetaraan ijazah luar negeri bukan masalah baru.

Ia sudah lama dikeluhkan pelajar dan keluarga mereka, tetapi baru kali ini menjadi urusan seluruh negara. Karena itu, tulisan ini tidak hendak menghakimi seorang tokoh. Proses hukum, termasuk rencana peninjauan kembali yang sempat disampaikan Gibran, patut dihormati sesuai prinsip negara hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Yang ingin ditekankan di sini ialah pelajaran kelembagaannya, sebab pelajaran ini dibayar dengan harga yang sangat mahal.

Hadir Bukan Berarti Lulus

Duduk perkaranya sebenarnya sederhana. Dalam putusan sengketa yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Di persidangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengakui bahwa ketika menerbitkan surat keterangan penyetaraan pada 2019, yang diterimanya bukan ijazah, melainkan sertifikat kehadiran. Beberapa pekan kemudian, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan itu tidak sah. Padahal Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Di sinilah pelajaran pertama. Riwayat mengikuti pendidikan, bukti kelulusan, dan pengakuan kesetaraan adalah tiga hal yang berbeda, dengan akibat hukum yang berbeda pula. Teori sinyal (signaling theory) dalam Job Market Signaling (1973) ekonom Michael Spence menjelaskan bahwa ijazah berfungsi sebagai sinyal yang memberi tahu pihak lain bahwa seseorang telah memenuhi standar tertentu.

Sinyal itu hanya bermakna bila dapat diverifikasi. Ketika negara menerbitkan pengakuan tanpa dokumen kelulusan, sinyal itu kehilangan nilainya. Di saat bersamaan, yang dirugikan bukan hanya satu pemegang dokumen tetapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh surat penyetaraan yang pernah diterbitkan negara.

Kemendikdasmen tentu memiliki argumen. Kementerian menyatakan penilaian tahun 2019 mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan dan kesinambungan hasil belajar pemohon. Argumen itu layak didengar, tetapi sekaligus memperlihatkan inti masalahnya: penilaian yang bertumpu pada tafsir pejabat, bukan pada standar tertulis yang dapat diuji.

Sosiolog dan filsuf asal Jerman Max Weber (1864–1920) mengingatkan bahwa birokrasi rasional-legal bekerja atas dasar aturan yang jelas, tertulis, dan impersonal. Begitu ruang tafsir dibiarkan terlalu lebar, keputusan administratif menjadi rentan dipersoalkan, betapapun baik niat pejabat yang menerbitkannya.

Bagi pelajar dan orang tua, kasus ini memberi pesan praktis yang tidak boleh diabaikan. Simpanlah seluruh dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari ijazah atau sertifikat kelulusan, rapor, transkrip, hingga surat keterangan dari sekolah. Pastikan sejak awal bahwa program yang diikuti memang menghasilkan dokumen kelulusan, bukan sekadar sertifikat keikutsertaan.

Prinsip ini sejalan dengan teori pilihan rasional (rational choice): keputusan pendidikan yang baik lahir dari informasi yang lengkap. Di sinilah negara wajib hadir, sebab informasi yang lengkap adalah bagian dari hak atas pelayanan publik yang dijamin UU Pelayanan Publik.

Kepastian Hukum yang Selama Ini Menggantung

Pelajaran kedua menyangkut dasar hukum. Wakil Ketua Komisi X DPR mengakui bahwa Indonesia belum memiliki regulasi setingkat Undang-Undang (UU) yang mengatur secara rinci penyetaraan ijazah luar negeri. Selama ini penyetaraan bertumpu pada peraturan menteri: untuk pendidikan dasar dan menengah antara lain Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.

Sedangkan untuk perguruan tinggi Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sendiri tidak mengatur mekanismenya secara rinci. Rencana DPR memasukkan pengaturan ini ke dalam revisi UU Sisdiknas karenanya patut didukung.

Politisi dan filsuf hukum asal Jerman Gustav Radbruch (1878–1949) menempatkan kepastian hukum sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dalam urusan penyetaraan, kepastian berarti pemohon tahu sejak awal dokumen apa yang wajib, bagaimana dokumennya dinilai, dan apa akibat hukumnya.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memberi rambu yang jelas. Pasal 52 mensyaratkan keputusan yang sah ditetapkan pejabat berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai objek keputusan. Asas kecermatan dalam Pasal 10 menuntut setiap keputusan ditopang dokumen yang lengkap. Kasus ini memperlihatkan apa yang terjadi bila asas itu diabaikan.

Satu Standar untuk Semua Warga Negara

Pelajaran ketiga paling mendasar, yaitu kesetaraan perlakuan. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam bahasa pelayanan publik, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap layanan memiliki standar yang memuat persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan mekanisme pengaduan.

Anak petani yang lulus dari sekolah di Australia harus diperiksa dengan standar yang sama dengan anak pejabat. Tidak boleh lebih mudah, dan tidak boleh lebih sulit. Yang boleh berbeda hanyalah hasilnya, karena fakta akademik setiap pemohon memang berbeda.

Paradigma New Public Service yang dikembangkan Janet dan Robert Denhardt (2003) mengingatkan bahwa birokrasi melayani warga negara, bukan pelanggan yang dipilah menurut kedudukan dan pengaruhnya. Transparansi adalah bagian dari pelayanan itu.

Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen penyetaraan seorang pejabat publik sebagai informasi terbuka sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun keterbukaan perlu diimbangi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur UU Nomor 27 Tahun 2022, agar dokumen pendidikan warga biasa tidak ikut terpapar tanpa alasan yang sah.

Anak Papua dan Taruhan Investasi Pendidikan

Bagi warga masyarakat di tanah Papua, persoalan ini bukan wacana elite di Jakarta. Banyak anak Papua belajar di luar negeri melalui beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tugas belajar maupun jalur mandiri. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberi mandat afirmasi pendidikan bagi orang asli Papua.

Teori modal manusia (human capital theory) dari Theodore Schultz dan Gary Becker (1964) memandang pendidikan sebagai investasi yang hasilnya baru dipetik ketika pengetahuan itu dipakai. Investasi itu gagal bila lulusan pulang ke kampung halaman, lalu tersandung urusan pengakuan kualifikasi. Karena itu, keberhasilan program beasiswa tidak cukup diukur dari jumlah anak yang diberangkatkan. Ukurannya adalah berapa yang lulus, diakui kualifikasinya, dan kembali mengabdi.

Dalam kerangka teori prinsipal-agen (principal-agent theory), pemerintah daerah selaku pemberi dana wajib memastikan sejak awal bahwa sekolah dan program studi yang dipilih dapat diakui menurut ketentuan Indonesia, sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Jangan sampai daerah membiayai studi bertahun-tahun, lalu baru mempersoalkan pengakuannya setelah ijazah berada di tangan.

Persoalan ini juga menyentuh aparatur sipil negara. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan pengembangan kompetensi sebagai hak sekaligus kewajiban ASN, dan tugas belajar ke luar negeri adalah salah satu jalannya. Akan tetapi, ijazah luar negeri baru dapat dipakai dalam administrasi kepegawaian setelah memenuhi ketentuan penyetaraan dan pencantuman gelar. Bila ketentuan itu tidak dijelaskan sejak awal, seorang ASN bisa pulang membawa gelar magister atau doktor, tetapi tidak dapat memanfaatkannya untuk pengembangan karier. Negara rugi dua kali: anggaran sudah keluar, kompetensi tidak terpakai.

Lima Langkah Berbenah

Ada lima langkah yang hemat penulis mendesak ditempuh. Pertama, mengangkat pengaturan penyetaraan ke tingkat Undang-Undang melalui revisi UU Sisdiknas, dengan pembedaan tegas antara jenjang dasar dan menengah di bawah Kemendikdasmen serta jenjang pendidikan tinggi di bawah Kemendiktisaintek. Kedua, menetapkan secara tertulis bahwa dasar penyetaraan adalah bukti kelulusan yang sah, bukan sekadar bukti kehadiran, sejalan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Ketiga, memperkuat verifikasi melalui kerja sama resmi dengan otoritas pendidikan negara asal dan atase pendidikan di perwakilan Republik Indonesia. Konvensi Regional Unesco Asia-Pasifik tentang Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi (Tokyo Convention 2011) dapat dijadikan rujukan praktik baik.

Keempat, membangun layanan digital yang menyimpan jejak pemeriksaan, yaitu siapa yang menilai, atas dokumen apa, dan dengan alasan apa, sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kelima, pemerintah daerah membangun basis data dan layanan pendampingan bagi pelajar di luar negeri, sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Dari Polemik Menuju Pembelajaran Kebijakan

Peter A Hall (1993) menyebut perubahan kebijakan yang paling dalam sebagai social learning, yaitu ketika negara tidak sekadar menambal prosedur, tetapi mengubah cara berpikirnya. Itulah yang dituntut dari kementerian pendidikan kita hari ini.

Mundurnya seorang Wakil Presiden tidak boleh berakhir sebagai berita politik yang dilupakan bulan depan. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), yakni akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, harus terwujud nyata, bahkan dalam selembar surat penyetaraan.

Negara yang besar bukan hanya negara yang mampu menyekolahkan anak bangsanya ke berbagai penjuru dunia. Negara yang besar adalah negara yang mampu mengakui hasil belajar mereka secara sah, adil, dan bermartabat, sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pendidikan. Pelajaran ini sudah dibayar terlalu mahal. Jangan sampai bangsa ini harus membayarnya untuk kedua kali. ***