Belajar dari Marcos JR dan Sara Duterte di Filipina yang Berujung Sidang Pemakzulan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Kemenangan besar dalam pemilihan umum tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang kompak. Di Filipina, koalisi UniTeam yang mengantarkan Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menjadi presiden dan Sara Duterte sebagai wakil presiden pada 2022 berubah menjadi perseteruan terbuka. Perbedaan kebijakan, pertarungan pengaruh, persoalan penggunaan dana publik, dan kepentingan menuju Pemilihan Presiden 2028 memperlebar jarak antara dua keluarga politik paling berpengaruh di negara itu.
Hingga pertengahan November 2026, Sara masih menghadapi persidangan pemakzulan di Senat. Tim pembelanya mulai menyampaikan pembelaan pada 9 November setelah penuntut mempersempit perkara menjadi dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Sara membantah melakukan pelanggaran dan menyebut proses tersebut sebagai tekanan politik. Belum ada putusan akhir dalam perkembangan perkara yang diberitakan hingga saat itu.
Pada saat bersamaan, ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda. ICC telah menyatakan Duterte layak mengikuti persidangan dan menjadwalkan pembukaan persidangannya pada 30 November 2026. Perkara itu berkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum merupakan putusan bersalah.
Baca Juga
Prabowo Kumpulkan Pimpinan Partai Koalisi di Istana Bogor Sore Ini
Dua proses tersebut berlangsung di tengah pecahnya hubungan Marcos–Duterte, tetapi harus dibedakan. Pemakzulan Sara merupakan proses pertanggungjawaban pejabat negara melalui lembaga konstitusional Filipina. Perkara Rodrigo Duterte merupakan proses pidana internasional dengan kewenangan, pembuktian, dan prosedur tersendiri. Perseteruan politik menjadi konteks penting, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun menggugurkan tuduhan hukum.
UniTeam semula menyatukan kekuatan keluarga Marcos dan Duterte. Marcos Jr. merupakan putra mantan Presiden Ferdinand Marcos Sr., sedangkan Sara merupakan putri Rodrigo Duterte, presiden Filipina periode 2016–2022. Dalam Pemilu 9 Mei 2022, Marcos memperoleh 31.629.783 suara dan Sara meraih 32.208.417 suara. Keduanya ditetapkan sebagai pemenang oleh Kongres pada 25 Mei 2022.
Namun, kemenangan bersama tidak berarti keduanya memiliki satu mandat elektoral yang tidak terpisahkan. Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Pemilih dapat memilih calon presiden dan wakil presiden dari kubu berbeda. Karena itu, Sara tetap memiliki mandat sebagai wakil presiden ketika hubungan politiknya dengan Marcos memburuk dan ia meninggalkan kabinet.
Konstitusi menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama enam tahun. Presiden tidak dapat dipilih kembali. Dalam kerangka tersebut, Pilpres 2028 menjadi pertaruhan besar: keluarga Marcos berkepentingan mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan presiden berakhir, sedangkan masa depan politik Sara sangat dipengaruhi hasil proses pemakzulannya.
Salah satu sumber keretakan adalah arah kebijakan luar negeri. Marcos mempererat kembali hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat dan mengambil sikap lebih tegas menghadapi tindakan China di Laut China Selatan. Arah ini berbeda dari pendekatan Rodrigo Duterte yang lebih akomodatif terhadap Beijing. Analisis Reuters pada Februari 2024 mencatat bahwa perubahan orientasi tersebut telah menjadi bagian dari pertentangan kedua keluarga, termasuk kritik dari kubu Duterte terhadap kebijakan Marcos yang dinilai meningkatkan risiko keamanan.
Baca Juga
Indonesia–Filipina Perkuat Kerja Sama Pangan, Teknologi, dan Energi
Perbedaan juga muncul dalam penanganan narkoba. Namun, menyebut Marcos menghentikan pemberantasan narkoba tidak tepat. Pemerintahannya tetap menjalankan operasi penegakan hukum, dengan penekanan resmi pada pencegahan, rehabilitasi, dan pengurangan kekerasan. Pada Juni 2025, Marcos kembali memerintahkan aparat meneruskan pendekatan tersebut terhadap jaringan besar maupun pengedar kecil. Klaim perubahan pendekatan ini merupakan posisi resmi pemerintah, bukan dengan sendirinya penilaian independen atas seluruh praktik aparat.
Perselisihan anggaran menjadi sumber konflik lain. Pada Oktober 2023, DPR Filipina mengumumkan penghapusan alokasi dana rahasia sejumlah lembaga sipil dalam pembahasan anggaran 2024, termasuk Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan yang ketika itu dipimpin Sara. Jadi, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar dua lembaga di bawah Sara, meskipun dampak politik terhadap dirinya sangat besar.
Sorotan terhadap Sara juga dipicu penggunaan dana rahasia Kantor Wakil Presiden sebesar 125 juta peso pada 2022. Kronologi NewsWatch Plus mencatat bahwa dalam pembahasan di DPR pada September 2023, periode pencairan dana itu dikoreksi menjadi hanya 11 hari. Sementara itu, permintaan dana rahasia untuk anggaran 2024 mencapai 500 juta peso bagi Kantor Wakil Presiden dan 150 juta peso bagi Departemen Pendidikan. Perselisihan mengenai kebutuhan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana tersebut memperburuk hubungan Sara dengan DPR yang saat itu dipimpin Martin Romualdez, sepupu Marcos.
Pertarungan kemudian meluas ke rencana perubahan konstitusi atau Charter Change. Rodrigo Duterte menuduh agenda tersebut dapat membuka jalan bagi perpanjangan kekuasaan keluarga Marcos. Pemerintah Marcos, sebaliknya, menempatkan perubahan ketentuan ekonomi untuk menarik investasi sebagai alasan reformasi. Tuduhan bahwa tujuan sesungguhnya adalah menghapus batas masa jabatan merupakan posisi politik kubu Duterte, bukan fakta yang telah diputuskan pengadilan.
Pada akhir Januari 2024, konflik berubah menjadi saling serang secara pribadi. Rodrigo Duterte menuduh Marcos menggunakan narkoba dalam sebuah rapat umum di Davao. Marcos membalas dengan mengaitkan pernyataan pendahulunya itu dengan penggunaan fentanil. Badan Pemberantasan Narkoba Filipina membantah klaim bahwa nama Marcos tercantum dalam daftar pengawasan narkoba sebagaimana disebut Duterte. Pertukaran tuduhan tersebut menandai semakin terbukanya perpecahan kedua kubu.
Baca Juga
Pada 19 Juni 2024, Sara menyerahkan pengunduran diri sebagai Menteri Pendidikan sekaligus wakil ketua satuan tugas penanggulangan pemberontakan komunis. Pengunduran diri berlaku efektif 19 Juli 2024. Philippine Daily Inquirer melaporkan bahwa Istana ketika itu menyatakan Sara tidak memberikan alasan pengunduran dirinya. Langkah tersebut mengakhiri keterlibatannya dalam kabinet Marcos, tetapi tidak mengakhiri jabatan wakil presidennya.
Ketegangan meningkat tajam pada November 2024. Sara menyatakan dalam konferensi pers daring bahwa ia telah menghubungi seseorang untuk membunuh Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Romualdez apabila dirinya dibunuh. Pernyataan itu kemudian menjadi objek pemeriksaan National Bureau of Investigation. Yang dapat dipastikan dari pemberitaan adalah adanya pernyataan tersebut; keberadaan dan pelaksanaan suatu rencana pembunuhan merupakan persoalan pembuktian tersendiri.
Sara kemudian menuduh pemerintah memelintir perkataannya. Menurut laporan GMA News, ia menyebut pernyataannya sebagai tindakan pembalasan bersyarat, bukan ancaman aktif terhadap presiden. Departemen Kehakiman Filipina menolak pembelaan tersebut dan menyatakan bahwa syarat yang dilekatkan pada ancaman tidak dengan sendirinya menghilangkan sifat ancamannya.
Pada awal Januari 2025, pemerintah mengumumkan reorganisasi Dewan Keamanan Nasional yang mengeluarkan jabatan wakil presiden dan mantan presiden dari keanggotaan. Perintah eksekutifnya ditandatangani Marcos pada 30 Desember 2024. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai penyesuaian kelembagaan untuk menghadapi tantangan keamanan, tetapi secara politik keputusan tersebut semakin mempersempit ruang keterlibatan Sara dalam pemerintahan.
Pada 5 Februari 2025, DPR meneruskan dakwaan pemakzulan Sara ke Senat. Namun, pada 25 Juli 2025, Mahkamah Agung Filipina menyatakan proses tersebut inkonstitusional karena melanggar ketentuan pembatasan pemakzulan dalam satu tahun serta persyaratan proses hukum yang adil. Pengadilan menetapkan bahwa pengajuan baru hanya dapat dilakukan mulai 6 Februari 2026.
Pembatalan itu bukan pembebasan Sara dari substansi seluruh tuduhan. Mahkamah Agung menilai keabsahan proses konstitusional yang ditempuh. Pada 29 Januari 2026, pengadilan menolak secara final permohonan peninjauan kembali yang diajukan DPR terhadap keputusan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pejabat tetap harus dijalankan melalui prosedur yang sah, sekalipun dukungan politik untuk memakzulkannya besar.
Di antara rangkaian itu, Rodrigo Duterte ditangkap aparat Filipina pada 11 Maret 2025 setelah tiba dari Hong Kong. Pemerintahan Marcos menyatakan penangkapan dilakukan untuk memenuhi komitmen kerja sama dengan Interpol terkait surat perintah ICC. Duterte kemudian diterbangkan ke Belanda. Karena itu, penangkapan tersebut lebih tepat dijelaskan sebagai tindakan aparat Filipina berdasarkan mekanisme kerja sama internasional, bukan penangkapan langsung oleh petugas ICC di Manila.
ICC menerima penyerahan Duterte pada 12 Maret 2025. Pada 23 April 2026, hakim praperadilan mengonfirmasi seluruh dakwaan yang terdiri atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan meneruskannya ke tahap persidangan. Pada Oktober 2026, ICC mengumumkan keputusan bahwa Duterte layak disidangkan, dengan pembukaan persidangan dijadwalkan pada 30 November. Konfirmasi dakwaan berarti perkara memenuhi syarat untuk disidangkan, bukan bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah.
Sementara itu, proses pemakzulan kedua Sara bergerak maju. Pada 11 Mei 2026, DPR menyetujui dakwaan dengan 257 suara mendukung, 25 menolak, dan sembilan abstain. GMA News dan Philippine Star melaporkan bahwa perkara kemudian diteruskan ke Senat. Persetujuan DPR merupakan keputusan membawa pejabat ke persidangan pemakzulan, bukan keputusan akhir mencopotnya dari jabatan.
Persidangan berlangsung sejak Juli 2026. Pada Oktober, penuntut menarik tiga dari empat kelompok dakwaan dan memusatkan perkara pada dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Associated Press melaporkan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk mempercepat persidangan, sedangkan tim pembela mengkritiknya sebagai tidak adil setelah berbagai tuduhan telanjur dibahas secara terbuka.
Baca Juga
GMA News mencatat penarikan tiga dakwaan dilakukan pada 13 Oktober. Ketiganya menyangkut dugaan penyalahgunaan dana rahasia, suap, dan ancaman serius. Pada November, persidangan memasuki tahap pembelaan atas dakwaan yang tersisa. Dengan demikian, pemberitaan mengenai status terbaru perkara perlu membedakan antara tuduhan awal dan dakwaan yang masih diperiksa.
Ambang suara untuk menjatuhkan putusan juga mengalami perkembangan. Konstitusi mensyaratkan persetujuan dua pertiga anggota Senat. Namun, dalam perkara ini, putusan Senat pada September 2026 menghitung anggota yang secara hukum dan faktual dapat berpartisipasi. Laporan Reuters yang dimuat Interaksyon menyebut ambangnya menjadi 14 dari 20 senator yang berpartisipasi. Mahkamah Agung menolak permohonan yang menggugat penafsiran itu atas alasan prosedural, termasuk kedudukan hukum dan pengajuan yang prematur—bukan melalui pengesahan substantif atas seluruh penafsirannya.
Konsekuensi politiknya besar. Putusan pemakzulan dapat mencopot Sara dan mendiskualifikasinya dari jabatan publik, sehingga mengancam peluangnya mengikuti Pilpres 2028. Namun, hasil persidangan harus ditentukan berdasarkan proses pembuktian dan pemungutan suara yang berlaku. Besarnya dukungan di DPR tidak otomatis menjamin hasil yang sama di Senat.
Pengalaman Filipina memperlihatkan bahwa koalisi yang berhasil menghimpun suara belum tentu memiliki kesepakatan yang cukup kuat untuk mengelola pemerintahan. Perbedaan kebijakan luar negeri, pengawasan anggaran, dan persaingan suksesi dapat menjadi sumber konflik ketika tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang dipercaya bersama.
Pelajaran lainnya adalah pentingnya memisahkan loyalitas politik dari pertanggungjawaban hukum. Dana publik tetap harus diaudit, tuduhan harus dibuktikan, dan pejabat berhak membela diri. Sebaliknya, besarnya mandat pemilih tidak membebaskan seseorang dari pemeriksaan, sebagaimana besarnya kekuatan lawan politik tidak membenarkan pelanggaran prosedur.
Bagi pembaca Indonesia, perbedaan sistem pemilihan juga harus diperhatikan sebelum menarik perbandingan. Mandat terpisah presiden dan wakil presiden Filipina memungkinkan keduanya tetap menjabat sambil berseberangan secara terbuka. Perpecahan koalisi dengan demikian tidak otomatis menyelesaikan pertentangan di pucuk pemerintahan.
Pada akhirnya, yang paling menentukan bukan hanya siapa yang memenangkan perseteruan Marcos–Duterte. Ukuran yang lebih penting adalah apakah lembaga negara mampu menjaga pemerintahan tetap bekerja, melindungi hak warga, dan memutus perkara secara adil. Koalisi dapat pecah dan keluarga politik dapat berseteru, tetapi hukum serta kepentingan rakyat harus tetap menjadi pegangan negara.
