Presiden Prabowo Beri Contoh Hormati Hukum

JAKARTA, Investortrust.id — Penghormatan terhadap hukum memperoleh makna ketika seseorang bersedia menerima konsekuensinya, termasuk saat keputusan itu terasa berat. Sikap tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto ketika menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026), setelah muncul putusan pengadilan mengenai persyaratan pendidikannya.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden tetap menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan.

Pernyataan itu memperlihatkan dua sikap yang dapat berjalan beriringan: menghormati proses hukum dan menjaga penghargaan terhadap seseorang yang pernah menjadi rekan seperjuangan. Kedekatan politik tidak menghapus persoalan hukum, sementara persoalan hukum tidak harus menghilangkan pengakuan terhadap pengabdian.

Baca Juga

Pesan Prabowo seusai Terima Pengunduran Diri Gibran: Mari Ciptakan Suasana Sejuk untuk Rakyat

Dalam perjalanan Prabowo, keputusan negara dan pengadilan beberapa kali bersentuhan langsung dengan karier serta cita-cita politiknya. Dari berakhirnya dinas militer pada 1998 hingga sengketa pemilihan presiden pada 2014 dan 2019, ia mengalami keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau harapannya. Masing-masing peristiwa memiliki konteks berbeda, tetapi memberikan bahan untuk menilai bagaimana seorang pemimpin menghadapi batas kewenangan dan keputusan institusi negara.

Pada 1998, setelah proses Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Presiden B.J. Habibie menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998, tertanggal 20 November 1998. Salinan keputusan yang dipublikasikan menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI dengan hak pensiun, terhitung mulai akhir November 1998. Keputusan itu mengakhiri karier militernya.

Peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara tepat. Proses DKP merupakan pemeriksaan dalam lingkungan militer, sedangkan pemberhentian Prabowo ditetapkan melalui keputusan presiden. Karena itu, keduanya tidak dapat disamakan begitu saja dengan putusan pengadilan. Rumusan pemberhentian dengan hormat dalam Keppres juga perlu dibedakan dari penilaian atas persoalan yang melatarbelakangi pemeriksaan DKP.

Belasan tahun kemudian, Prabowo menghadapi ujian berbeda melalui persaingan memperebutkan mandat rakyat. Pada Pilpres 2014, ia bersama Hatta Rajasa menggugat hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Agustus 2014, MK melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 menolak permohonan pasangan tersebut untuk seluruhnya.

Jalur pengadilan telah ditempuh, tetapi hasilnya tidak mengubah kemenangan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Prabowo kemudian hadir dalam pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla di Gedung MPR pada 20 Oktober 2014, bersama sejumlah pemimpin partai politik lainnya. Kehadiran itu menjadi tindakan nyata menerima berlangsungnya pergantian kepemimpinan melalui mekanisme konstitusional.

Dalam demokrasi, mengajukan keberatan melalui pengadilan merupakan bagian dari penggunaan hak. Penghormatan terhadap hukum tidak mensyaratkan seseorang selalu setuju dengan setiap keputusan. Ukurannya juga terletak pada kesediaan menerima bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang dan bahwa kehidupan bernegara tetap berjalan setelah putusan dijatuhkan.

Sikap Prabowo lebih eksplisit terlihat seusai sengketa Pilpres 2019. Setelah MK menolak gugatan yang diajukannya bersama Sandiaga Uno pada 27 Juni 2019, Prabowo menyatakan menghormati hasil persidangan.

“Kami menghormati hasil Mahkamah Konstitusi tersebut,” kata Prabowo, sebagaimana diberitakan Sekretariat Kabinet. Pernyataan itu disampaikan setelah perjuangannya untuk kedua kali menjadi presiden melalui pemilihan langsung kembali berakhir dengan kekalahan.

Pada 20 Oktober 2019, Prabowo bersama Sandiaga kembali hadir di kompleks parlemen untuk mengikuti pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa menghadiri pelantikan merupakan bagian dari penghormatan terhadap sistem politik, konstitusi, dan negara. Pernyataan serta kehadirannya memberikan pesan bahwa persaingan elektoral tetap memiliki batas yang ditentukan oleh aturan bersama.

Pada 2026, ujian penghormatan terhadap hukum hadir ketika Prabowo telah menjadi presiden. Persoalannya menyangkut Gibran, wakil presiden yang mendampinginya memperoleh mandat rakyat dan menjalankan pemerintahan.

Rangkaian perkara tersebut perlu dibaca secara cermat. Dalam putusan yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Namun, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari kedudukannya sebagai wakil presiden sebagaimana dimohonkan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan. MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta mewajibkan tergugat mencabut surat tersebut. Objek pembatalannya adalah keputusan administrasi pendidikan; amar itu tidak memuat pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Pembedaan tersebut penting agar penghormatan terhadap hukum juga disertai ketepatan menjelaskan hukum. Pertimbangan MK, amar putusan MA, dan keputusan Gibran menyampaikan pernyataan berhenti merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang berkaitan, tetapi mempunyai bentuk serta akibat hukum berbeda.

Baca Juga

Prabowo Pastikan Terus Dukung Gibran dan Doakan Keluarga Diberi Kekuatan

Pada 12 November 2026, Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka. Gibran kemudian menyampaikan surat tersebut kepada pimpinan MPR. Presiden menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan putusan hukum yang ada. Meski mengaku berat hati, ia menghormati pilihan wakilnya dan mengajak masyarakat menjaga suasana tetap sejuk serta damai.

Dari rangkaian itu, keteladanan yang dapat ditarik adalah kesediaan menempatkan keputusan institusi negara sebagai batas bagi kepentingan pribadi dan politik. Keteladanan tersebut harus terus dijaga melalui konsistensi: penghormatan terhadap proses peradilan, pelaksanaan putusan sesuai kewenangan, dan penerapan standar yang sama kepada setiap orang.

Seorang pemimpin boleh merasa kecewa, kehilangan, atau berat hati. Namun, negara membutuhkan kepastian bahwa perasaan tersebut tidak mengalahkan kewajiban menghormati hukum. Pada titik itulah kebesaran seorang pemimpin diuji—ketika ia memiliki kekuasaan, tetapi tetap bersedia menerima batasnya.