Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Polri mengungkap sosok TK dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok TK sebelumnya disebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).
Baca Juga
Kapolri Telusuri Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Listyo CS, Ini Penjelasannya
Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dikutip dari Antara.
Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
Pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri.
Baca Juga
Pimpinan Ormas Islam Gelar Pertemuan di Jakarta, Bahas Isu Penyadapan hingga Kedaulatan Ekonomi
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik. Mereka yakni, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Irjen Eko Hadi, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
