Irjen Ahrie Sonta Dipecat sebagai Anggota Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden
JAKARTA, investortrust.id - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) Polri memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan atas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka.
"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026) dikutip dari Antara.
Baca Juga
Hari Ini, Irjen Ahrie Sonta Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Selain sanksi administratif, Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Isir mengatakan, Ahrie Sonta diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.
Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, Ahrie Sonta disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian, serta tidak menaati larangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan banding.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir.
Isir menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur serta kode etik profesi yang berlaku,” katanya.
Ia juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Keempat tersangka itu, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Baca Juga
DPR Bahas 4 RUU, Awasi 12 Isu Strategis Termasuk Kasus Penyadapan Prabowo
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
