Wapres Pengganti Gibran Bisa Berasal di Luar Partai Koalisi Prabowo

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menutup kemungkinan berasal dari luar partai koalisi. Menurutnya, meski Undang-Undang MD3 mengatur pertimbangan terkait partai pengusung, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kendati demikian, Yusril tidak menampik bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan tetap mendengarkan pandangan dari partai-partai koalisi pendukung pada Pilpres 2024 lalu. Ia menyebut Presiden memiliki kewenangan penuh untuk berkonsultasi dengan siapa saja, namun keputusan mutlak ada di tangan kepala negara.

"Beliau bisa berkonsultasi kepada siapapun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril memaparkan skema waktu pengisian kekosongan kursi wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan tersebut, Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Meski demikian, pemerintah bersama pimpinan MPR sepakat untuk mempercepat proses politik tersebut agar dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

"Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR," jelas Yusril.

Ia merinci, MPR memerlukan waktu sekitar 3 hari untuk menggelar rapat dan resmi bersurat kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.

Baca Juga

Gibran Pamit ke Pegawai Setwapres, Minta Program yang Baik Terus Berjalan

Proses ini juga akan mempertimbangkan agenda kunjungan kerja Presiden ke luar negeri dalam beberapa waktu ke depan.

Ketua MPR Ahmad Muzani dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa seluruh pimpinan fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Keputusan ini dibuat setelah pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

“Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, besok siang,” kata Muzani, di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rapat gabungan itu, kata Muzani, akan membahas empat hal. Pertama, tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Kedua, rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

“Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR,” kata dia.