Prabowo ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tak Masalah

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah kekosongan kursi wakil presiden tidak akan mengganggu roda pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut bukan suatu masalah besar.

"Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, secara konstitusional, wakil presiden bertugas membantu presiden. Namun, ketiadaan seorang wakil presiden tidak serta-merta melumpuhkan fungsi eksekutif, sebab kepala negara tetap memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan.

Ia juga menepis anggapan bahwa kekosongan posisi wakil presiden saat kepala negara bepergian ke luar negeri akan memicu masalah tata negara atau mengaktifkan skema triumvirat. Ia menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan instruksi dan perintah langsung dari luar negeri berkat kemajuan teknologi komunikasi saat ini.

"Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, tidak masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," tambahnya.

Menko Yusril mengungkap pemerintah bersama pimpinan MPR juga membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dalam pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan.

Baca Juga

Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres

Meskipun konstitusi memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk memilih calon baru setelah diusulkan dua nama oleh Presiden, pemerintah dan MPR sepakat untuk mempercepat proses ini.

Yusril merinci, MPR akan lebih dulu menggelar rapat dalam waktu tiga hari ke depan untuk menyatakan secara resmi kevakuman kursi wakil presiden dan menyurati Presiden. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu tenggang selama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.

"Diharapkan semua proses ini bisa selesai sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR," terang Yusril.