Menguji Kebenaran di Senayan dengan Bibit Ubi Mama-Mama Papua di Dogiyai

Oleh: Yanuarius Puduwiyai Apkulol Dou - Alumnus Fakultas Teologi Moral dan Spiritual Universitas Navarra Pamplona, Spanyol

INVESTORTRUST – Pagi di Lembah Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi selalu dimulai dengan cara yang sama, namun tak pernah kehilangan keajaibannya. Kabut putih turun perlahan, memeluk atap-atap seng rumah warga di Moanemani, kota Kabupaten Dogiyai hingga bukit-bukit yang memagari kabupaten di wilayah tanah Meepago (Papua Tengah). Di balik selimut dingin itu, asap tipis mulai mengepul dari tungku-tungku kayu bakar di honai (rumah khas Papua) dan dapur-dapur sederhana.

Mama-mama sudah bangun sebelum fajar menyingsing. Dengan noken, tas tradisional khas masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu atau anyaman daun dan dibawa dengan cara digantungkan di kepala —penuh beban ubi, sayur keladi, dan harapan hidup sehari— mereka melangkah menyusuri jalanan basah menuju pasar.

Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya dari tanah berlumpur dan udara pegunungan tengah Papua ini, Gedung DPR/MPR/DPD RI, gedung megah di kawasan Senayan, Jakarta tengah memanas. Senayan sedang gaduh. Ruang-ruang berpendingin udara di jantung Ibu Kota Negara itu riuh oleh perdebatan panjang, bisik-bisik lobi politik, dan di bawah sorotan lampu kamera ruang sidang terhormat dan bermartabat.

Dua dunia (Lembah Kamuu dan Gedung DPR/MPR.DPD RI Senayan) yang terbentang sangat jauh. Di Dogiyai, anak-anak sekolah masih duduk di bangku kayu yang reyot, menengadah ke langit-langit kelas yang bocor saat hujan turun membasuh tanah, mengeja masa depan dari buku-buku yang mulai lusuh.

Sementara di Gedung mewah Senayan, para wakil rakyat sedang memperdebatkan keabsahan masa lalu seseorang yang duduk di kursi tertinggi kedua di republik ini bernama Gibran Rakabuming Raka (Gibran). Gibran adalah seorang pemimpin, simbol wibawa rakyat pendamping Presiden Prabowo Subianto, yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia.

Namun, jarak geografis yang memisahkan Jakarta dan Dogiyai tidak memisahkan nasib kita. Dari pastoran kecil yang sunyi di kaki bukit ini, riuh di Senayan itu terdengar sebagai sebuah pertanyaan mendasar yang menggema hingga ke pedalaman Papua: apakah kebenaran masih memiliki rumah di negeri ini?

Selembar Kertas dan Ujian Nurani Bangsa

Nama Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah pusaran sejarah. Bukan semata-mata karena garis keturunannya sebagai putra seorang mantan presiden bernama Joko Widodo (Jokowi). Bukan pula sekadar karena usia mantan Wali Kota Solo yang mencatatkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam ziarah politik dan sejarah perjalanan bangsa yang heterogen ini. Kali ini, seluruh mata tertuju kepada seorang pemimpin muda bernama Gibran karena sesuatu yang tampak sederhana secara fisik, namun sangat berat secara moral: selembar ijazah.

Lembar kertas yang dipersoalkan keabsahannya itu kini bukan lagi sekadar urusan administrasi pendidikan atau konsumsi perdebatan di panggung politik nasional hingga meluber ke jejaring jagat maya media sosial (medsos). Mahkamah Agung telah bersuara, membuka pintu konstitusional yang membawa persoalan ini ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Kini, Senayan bersiap menggelar sidang, menimbang, dan memutuskan nasib sebuah jabatan publik melalui mekanisme pemakzulan.

Sebagai seorang gembala yang setiap hari berjumpa dengan luka dan harapan umat di tanah misi, penulis mengajak kita semua —baik yang berada di Jakarta maupun di seluruh pelosok Papua— untuk melihat peristiwa ini dengan mata hati yang jernih. Kita tidak sedang diajak untuk membenci seorang manusia. Iman dan kemanusiaan kita melarang kita bersorak di atas kejatuhan sesama, siapa pun dia. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, dan proses hukum maupun politik tidak boleh berubah menjadi panggung penghakiman yang kejam terhadap pribadi seseorang.

Namun, yang sedang diuji para wakil rakyat di Senayan sesungguhnya bukanlah Gibran sebagai individu semata, melainkan integritas sebuah sistem bernegara. Ujian ini mengetuk pintu nurani kita sebagai satu bangsa: apakah republik ini masih memiliki keberanian moral untuk berkata "benar" adalah benar, dan "salah" adalah salah, bahkan ketika yang sedang diuji adalah orang besar yang memegang tampuk kekuasaan? Ataukah kebenaran itu akan kembali dibungkam, dilipat rapi, dan disembunyikan di balik kekuasaan, persis seperti kabut tebal yang kerap menelan puncak-puncak bukit di Lembah Kamuu hingga tak terlihat lagi?

Asap di Senayan

Asap naik lagi di Senayan, bukan asap dapur mama-mama Papua di Lembah Kamuu, tetapi asap dari selembar kertas yang dipersoalkan. Di sana (Senayan) para wakil rakyat, pengemban mandat rakyat berdebat tentang ijazah, di tanah Papua, termasuk Dogiyai, anak-anak tengah nelangsa, bertanya tentang masa depan. Namun, siapa wakil rakyat di Senayan akan menjawab dengan jujur? Kalau kebenaran dibungkus di saat bersamaan sengsara akan terus memeluk tanah Papua, pulau jumbo di ufuk timur Indonesia.

Dalam tradisi politik modern, istilah pemakzulan kerap dipelintir menjadi pertarungan antara kawan dan lawan, antara kubu yang suka dan kubu yang benci. Jika kacamata itu yang dipakai, maka kebenaran akan mati sebelum sidang dimulai. Sesungguhnya, pemakzulan dalam sebuah negara hukum yang beradab adalah mekanisme penjaga marwah. Ia adalah pertanyaan etis tentang asal-usul sebuah mandat: apakah jabatan publik yang mulia itu diraih melalui jalan yang jujur?

Di kampung-kampung di pelosok tanah Papua seperti Dogiyai, masyarakat adat terutama mama-mama Papua mungkin tidak lincah berpolitik atau fasih berbahasa memahami hukum tata negara. Mereka tidak mengenal pasal-pasal konstitusi yang rumit. Namun, mereka memegang teguh hukum alam yang diajarkan oleh tanah dan leluhur mereka. Di sini, ada pelajaran dan falsafah yang paling murni dari kebun-kebun ubi milik mama-mama di Lembah Kamuu, Dogiyai.

Kebenaran itu persis seperti batang ubi yang ditanam di tanah. Ia tidak pernah bisa dipalsukan. Jika bibit ubi itu sungguh-sungguh ditanam, dirawat dengan keringat, dan disiram hujan, pada waktunya tanah akan membalasnya dengan umbi yang berisi. Sebaliknya, jika seseorang tidak pernah menanam apa-apa di tanah itu, tidak akan pernah ada ubi yang bisa dipanen —sekeras apa pun ia berteriak di tengah kampung mengaku memiliki kebun yang luas.

Begitu pula dengan selembar ijazah dan sebuah jabatan. Proses tidak pernah mengkhianati kejujuran. Jika fondasi sebuah bangunan kekuasaan diletakkan di atas keraguan dan ketidakjujuran, maka seluruh bangunan kebijakan yang berdiri di atasnya akan selalu rapuh dan sulit dipercaya.

Bagaimana rakyat kecil diminta untuk jujur dalam hidup sehari-hari, bagaimana anak-anak sekolah di pedalaman tanah Papua diajarkan untuk tekun belajar demi meraih selembar tanda lulus, jika di puncak kekuasaan negara, kejujuran atas proses itu sendiri bisa ditawar-tawar?

Suara dari Tanah Papua untuk Ruang Sidang Senayan

Dari balik jendela pastoran yang sederhana ini, penulis memandang ke arah jalan utama Mowanemani yang mulai ramai. Sore nanti, mama-mama akan kembali berjalan pulang membawa noken yang lebih ringan, namun dengan pikiran yang tetap berat memikirkan harga beras, biaya sekolah anak, dan masa depan tanah mereka.

Bagi orang-orang kecil di kampung-kampung di tanah Papua, politik ala Jakarta sering kali terasa seperti pertunjukan teater di panggung yang terlalu tinggi. Lalu warga kecil di pelosok Lembah Kamuu, misalnya, hanya menjadi penonton dari kejauhan.

Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal yang pasti: setiap kali kebenaran dikalahkan oleh kompromi kekuasaan di Jakarta, yang paling pertama merasakan pahitnya adalah orang-orang kecil yang tinggal di pinggiran, di kampung-kampung di pelosok tanah Melanesia yang suaranya jarang terdengar dalam keriuhan elit politik di ruang sidang Senayan.

Ketika kejujuran dianggap barang mewah di pusat kekuasaan, keadilan akan menjadi barang langka di daerah-daerah terpencil. Ketika aturan bisa ditekuk demi melindungi kelompok yang kuat, maka rakyat kecil tidak lagi punya tempat untuk bersandar mencari perlindungan.

Besok, ketika palu sidang mulai diketuk di Senayan, kita hanya bisa berharap dan berdoa agar para wakil rakyat tidak sekadar sibuk menghitung jumlah kursi dan suara koalisi. Semoga di tengah riuh rendah, hiruk pikuk, dan kalkulasi politik untung-rugi, masih ada ruang hening di hati mereka untuk mendengar jeritan sunyi dari tanah Papua seperti dari Lembah Kamuu, dari wajah-wajah lelah mama-mama Papua yang setia merawat kehidupan dengan kejujuran tanpa basa basi.

Kebenaran mungkin bisa ditunda oleh kekuasaan, tetapi ia tidak pernah bisa dimatikan. Dari Dogiyai dan tanah Papua, orang-orang kecil yang duduk di honai di pelosok Papua, potongan surga yang jatuh ke bumi menanti dengan sabar dalam doa: semoga Indonesia berani memilih jalan yang terang. ***