Polda Metro Bongkar 7 Kasus TPPO, Rekrutmen Tentara Rusia hingga Perkawinan Pesanan
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Metro Jaya bersama jajaran polres menangani dan mengungkap tujuh kasus pengungkapan baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026.
Dalam rangkaian penindakan tersebut, pihak kepolisian berhasil menetapkan 19 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan 30 orang korban.
Baca Juga
Wamen P2MI Tanggapi Informasi 8 WNI Jadi Tentara Rusia: Tergiur Iklan
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, dari total 30 korban yang diidentifikasi, sebanyak 23 orang merupakan laki-laki dewasa, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Kasus-kasus yang dibongkar mencakup beragam modus operandi, mulai dari iming-iming menjadi tentara di Rusia, pengiriman pekerja migran ke Malaysia dan Slovakia, eksploitasi seksual anak, penjeratan utang anak buah kapal (ABK), hingga modus perkawinan pesanan anak.
Salah satu modus yang paling menonjol adalah perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan ke Rusia dengan iming-iming uang kontrak ratusan juta rupiah serta tunjangan bulanan.
"Modus operandi di sini pelaku merekrut dan memberangkatkan warga negara Indonesia ke Rusia dengan iming-iming janji uang kontrak sekitar kalau dirupiahkan, sekitar senilai 400 juta, kemudian gajinya 40-50 juta per bulan," kata Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
"Kemudian ada tunjangan untuk anak ya, masing-masing senilai 3 juta, serta bonus-bonus untuk pekerjaan pengamanan perbatasan dan fasilitas pertahanan," tambahnya.
Rita memaparkan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penanganan awal di Polres Metro Jakarta Barat yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya karena melibatkan jaringan rekrutmen lintas wilayah, seperti Bali dan Jawa Tengah.
Dalam kasus rekrutmen ke Rusia yang diungkap Polres Metro Jakarta Barat, penyidik menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari dua warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia, yakni SM (WNA Rusia), IM (WNA Ukraina), serta ND, DA, dan NT (WNI).
Sementara dari hasil pengembangan jaringan oleh Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya, polisi menetapkan satu tersangka tambahan berinisial TM yang berjenis kelamin perempuan.
"Di jajaran Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, kami mengungkap kasus rekrutmen dan pengiriman warga negara Indonesia kita ke Rusia, yang mana di sini berawal dari kasus yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat," ujar Rita.
Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pihak kepolisian menegaskan komitmen untuk mendampingi serta menyelesaikan permasalahan ekonomi dan pendidikan yang dihadapi keluarga korban.
"Bukan hanya penegakan hukum yang kami lakukan, tapi kami akan bisa memberikan manfaat untuk bisa menuntaskan masalah ekonomi maupun masalah pendidikan di keluarga korban," tegas Rita.
Selain kasus rekrutmen tentara Rusia, jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga membongkar berbagai tindak TPPO lainnya.
Pada kasus pengiriman pekerja migran ke Malaysia yang diungkap Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya, polisi menetapkan seorang tersangka perempuan berinisial MR.
Polres Metro Jakarta Utara menangani kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu (LC), dengan seorang tersangka berinisial J alias M.
Polres Metro Jakarta Timur membongkar penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Slovakia melalui dokumen fiktif dan jerat utang, proses hukum menyasar pengurus dari korporasi PT Ceger Sari Buana.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar eksploitasi anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan yang disertai pemalsuan kontrak kerja dan pembebanan biaya kasbon, dengan sembilan orang tersangka laki-laki berinisial SY, SG, SR, AB, KS, AR, KD, RD, dan AS.
Baca Juga
Kedubes Ukraina Minta WNI Hati-hati Terhadap Tawaran Perekrutan jadi Tentara Rusia
Sementara itu, Polres Metro Depok membongkar kasus pengiriman anak di bawah umur untuk perkawinan pesanan ke luar negeri dengan modus manipulasi data kependudukan, dengan seorang tersangka laki-laki berinisial BSK.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.
Penyidik juga membuka peluang untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna mengusut aliran dana milik para pelaku. (M-4)
