UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kementerian P2MI Kantongi Mandat Baru Kelola Pemagangan Luar Negeri

JAKARTA, investortrust.id — Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memuat perubahan dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional. Salah satu poin krusial adalah penambahan mandat bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengelola program pemagangan di luar negeri.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menjelaskan, mandat baru tersebut tertuang secara jelas dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026. Berdasarkan pasal tersebut, kewenangan pemberian izin pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia kini resmi berada di bawah domain Kementerian P2MI.

Menurut Christina, pengaturan baru ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, terutama dalam aspek perizinan yang lebih ketat serta peningkatan pelindungan bagi para peserta.

“Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI. Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Pemerintah Resmi Rilis UU Ketenagakerjaan Terbaru, Ini Link Akses Dokumennya

Ia menegaskan, fokus utama dari pengalihan kewenangan ini adalah memastikan agar penyelenggaraan pemagangan di luar negeri dapat berlangsung secara tertib, aman, serta memberikan kepastian pelindungan menyeluruh bagi pesertanya.

Meski telah resmi diatur dalam undang-undang, Christina menyebutkan bahwa proses pengalihan kewenangan ini tidak serta-merta berlaku instan. Pemerintah memberlakukan masa transisi selama satu tahun untuk mempersiapkan peralihan sistem secara matang.

Selama periode transisi tersebut, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri untuk sementara waktu masih akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sembari Kementerian P2MI merampungkan penyiapan regulasi dan infrastruktur serah terima kewenangan.

“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi intensif agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat,” jelas Christina.

Lebih lanjut, Kementerian P2MI memastikan akan mempersiapkan proses pengalihan ini secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Masyarakat diimbau agar tetap tenang karena kepastian layanan selama masa transisi tetap terjamin.

“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan di lapangan,” tutur politikus dari Partai Golkar tersebut.