UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku, Ini Aturan Cuti Besar dan Cuti Bersama
JAKARTA, investortrust.id - - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menaker mengatakan, ketersediaan dokumen ini merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” kata Yassierli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
Ada 26 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027, Cek Tanggalnya
UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Menaker Yassierli menekankan, pemahaman terhadap UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 di tautan https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
Salah satu poin menarik yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan adalah mengenai hak pekerja berupa cuti dan istirahat, termasuk aturan soal cuti besar dan cuti bersama.
Aturan mengenai cuti itu tertuang dalam Pasal 118 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 118 ayat (1) menyatakan, "Pemberi Kerja wajib memberi waktu istirahat dan cuti."
Waktu istirahat wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit istirahat setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selanjutnya, istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam satu Minggu. Selain itu, terdapat istirahat panjang atau cuti besar yang diberikan selama 30 hari bagi pekerja yang telah bekerja sama 5 tahun atau kelipatannya.
"Istirahat panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah pekerja/ buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 tahun atau kelipatannya," tulis Pasal 118 ayat (2) huruf c UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pekerja yang mengunakan waktu istirahatnya tidak mengurangi hak atas upah dan manfaat lainnya. Namun, pekerja atau buruh yang mengambil istirahat panjang atau cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
Baca Juga
Said Iqbal: Buruh Terima UU Pelindungan Ketenagakerjaan dengan Catatan
Dalam UU itu, cuti tahunan wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sementara itu, untuk cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
"Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh," tulis Pasal 118 ayat (6).
Sementara itu, Pasal 118 ayat (7) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
