Gibran Ungkap Saran Prabowo Terkait Polemik Ijazah: Fight di PTUN, Hadirkan Seluruh Dokumen dari SD-S1
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengungkapkan saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya terkait polemik Ijazah. Saran tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi.
"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," katanya.
Baca Juga
Istana Sebut Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur sebagai Wapres, tetapi Beri Saran
Gibran mengatakan, Prabowo memintanya untuk terus berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Prabowo meminta Gibran menghadirkan seluruh dokumen dari SD hingga S1.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan (suket) penyetaraan pendidikannya. Koordinasi ini penting dilakukan lantaran PK hanya dapat diajukan pihak tergugat, yakni Dikdasmen.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," katanya.
Dalam kesempatan ini, Gibran menghormatii seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi. Gibran menegaskan tidak ingin dinamika tersebut menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Baca Juga
50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," katanya.
