Purnawirawan Polri Tegaskan Dukung Pemerintahan Prabowo dan Penegakan Hukum Berlandaskan Pancasila
JAKARTA, investortrust.id - Para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat. Persatuan Purnawirawan (PP) Polri akan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
Dukungan tersebut disampaikan PP Polri dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan kepala Polri (kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Baca Juga
10 Mantan Kapolri Bertemu Prabowo di Hambalang, Tak Ada Idham Aziz
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.
Baca Juga
Ini yang Dibahas Prabowo dan 10 Mantan Kapolri dalam pertemuan di Hambalang
Sebanyak 10 mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan dengan Prabowo itu, yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
