Kejagung Sita Rp 11,7 Miliar saat Geledah 6 Lokasi Terafiliasi Bos Nikel Arif Kurniawan

JAKARTA, investortrust.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai total Rp 11,7 miliar saat menggeledah enam lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (5/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan keenam lokasi itu terdiri dari rumah dan kantor yang diduga terafiliasi dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan.

"Melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap rumah dan kantor-kantor perusahaan yang diduga terafiliasi Saudara AK yang dilakukan di enam lokasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis 5 November 2026," kata Anang Supriatna dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga

Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan yang Dikuasai Arif Kurniawan dan Afiliasinya

Keenam lokasi yang digeledah tim penyidik, yakni rumah di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, kantor PT BSJ di APL Tower Central Park, kantor PT KAA yang di APL Tower Central Park, kantor PT DDA yang berlokasi di APL Tower Central Park, kantor PT DDR di Mid Plaza Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, dan kantor PT DDR di SCBD Jakarta Pusat.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasional di Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim penyidik juga menyita handphone, laptop, hingga uang tunai Rp 11,7 miliar. Uang yang diduga merupakan hasil korupsi itu disimpan dalam sejumlah koper dan tas.

"Tim Penyidik menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasional di Provinsi Sulawesi Tenggara, barang bukti elektronik baik berupa handphone, laptop, CPU serta server dan uang tunai dari lokasi salah satu kantor tersebut yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 11,2 miliar dan Rp 595 juta yang disimpan dalam beberapa koper serta tas dalam salah satu ruangan kantor," kata Anang.

Dokumen yang ditemukan tim penyidik berkaitan dengan aktifitas perusahaan dan transaksi perusahaan dalam kaitan operasional lima perusahaan dengan pihak afiliasinya. Di lokasi penggeledahan tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Tim penyidik menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Berdasarkan penyidikan sejauh ini, Arif Kurniawan diketahui merupakan pengendali dan penerima manfaat atau beneficial owner dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa di antaranya, PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare (HA), PT KAA dengan luas IUP 1.036 Ha, PT ANI dengan luas IUP 106 Ha, PT AMI dengan luas IUP 1.000 Ha, PT AMID dengan luas IUP 1.026 Ha dan PT HJ yang dilakukan melalui Holding PT DAA bersama dengan LEI.

IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, namun tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali. Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.

"Namun oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara sehingga penolakan tersebut dicabut," ungkapnya.

Baca Juga

Kejagung Tangkap Eks Sekjen Kementerian ESDM Terkait Kasus Korupsi Nikel

Tim penyidik menduga pihak korporasi memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk melakukan manipulasi persetujuan RKAB korporasi-korporasi tersebut. Akibatnya, korporas dapat melakukan operasional pertambangan nikel secara melawan hukum yang menguntungkan korporasi-korporasi tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Arif Kurniawan di Luar Negeri

Kejagung menyebut sosok Arif Kurniawan yang muncul dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel di Sultra saat ini berada di luar negeri.

“Posisi AK sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia, tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan, saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar dikutip dari Antara.

Saiful mengatakan penyidik telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaan AK. Ia juga menyebut dugaan keterlibatan AK dalam kasus korupsi tata kelola nikel ini berasal dari keterangan 38 saksi yang telah diperiksa.

“Pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi, bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” katanya.

Sosok Arif Kurniawan sebelumnya diungkap oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak pengendali perusahaan-perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal. Saat ini, Arif Kurniawan belum ditetapkan sebagai tersangka.