Riset DIR: Percakapan soal Pemerintahan Prabowo-Gibran Tembus 12,2 Juta, Sentimen Netral Mendominasi

JAKARTA, investortrust.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dan Danantara menjadi tiga kebijakan yang paling menyita perhatian publik selama tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sentimen netral mendominasi ketiga isu tersebut.

Program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara ramai diperbincangkan di media sosial (medsos), dengan respons beragam, mulai dari kritik atas pelaksanaan program, hingga apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

Riset Deep Intelligence Research (DIR) mencatat, percakapan digital mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 12,28 juta. Total interaksi atau engagement tercatat sebesar 11,8 miliar, sedangkan jangkauan audiens mencapai 35,6 miliar.

Direktur Riset dan Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati mengungkapkan, MBG menjadi program dengan tingkat interaksi tertinggi, yakni 66,6 juta. Sementara itu, Kopdes membukukan sekitar 10,2 juta interaksi dan Danantara sekitar 2,9 juta.

“Kalau MBG, Danantara, dan Kopdes Merah Putih, itu menjadi agenda setting di ruang medsos. Secara masif, perhatian publik mengerucut pada tiga isu besar tersebut,” kata Neni saat memaparkan hasil riset Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (21/10/2026).

Neni menjelaskan, pemantauan DIR selama tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup 1.498.179 artikel dari 9.896 media, serta 12.272.301 konten di enam platform medsos, yakni Facebook (Meta), YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Threads.

Dari sisi pemberitaan media, menurut Neni, sentimen positif mendominasi dengan 1.214.436 artikel atau 81,1%. Adapun pemberitaan bernada negatif mencapai 253.935 artikel atau 16,9%, sedangkan 29.808 artikel lainnya atau 2% masuk kategori netral.

Neni Nur Hayati menyatakan, lima isu yang paling banyak diberitakan media secara berurutan adalah MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga

Video Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Jadi Pembuka Sidang Kabinet Paripurna

Presiden Prabowo menjadi tokoh utama dalam pemberitaan mengenai berbagai isu tersebut. Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, RCTI+ (rctiplus.com), dan Antara News (antaranews.com) tercatat sebagai lima media dengan jumlah pemberitaan terbanyak mengenai Prabowo.

Nama Prabowo juga paling sering dikutip dalam pemberitaan, dengan total 625.962 kali. Posisi berikutnya ditempati Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dengan 91.684 kutipan, disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebanyak 87.777 kali.

Neni menilai besarnya perhatian terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat berkembang menjadi pusat percakapan digital. Hal itu berlangsung melalui komunikasi resmi pemerintah maupun respons spontan masyarakat.

“Masyarakat antusias sekali membahas program kerja dan kinerja pemerintahan Prabowo. Ini tecermin pada data yang sangat besar, baik di pemberitaan media mainstream maupun percakapan publik di medsos, selama setahun yang kami riset,” ujar dia.

MBG: Tata Kelola, Korupsi, dan Keamanan Pangan

Neni Nur Hayati mengemukakan, dalam percakapan mengenai MBG, persoalan tata kelola, dugaan korupsi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi sejumlah isu yang menonjol. Kritik terhadap pelaksanaan program juga terus mewarnai diskusi publik.

Dia mengatakan, pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Sudaryono sempat mendapat respons positif. Pergantian tersebut dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai upaya mengevaluasi pelaksanaan program yang sebelumnya menuai kontroversi.

Namun, menurut dia, respons positif itu tidak bertahan tanpa tantangan. Kasus-kasus keracunan yang terus menjadi perhatian publik membuat masyarakat semakin mencermati kesesuaian antara pernyataan pejabat dan pelaksanaan program di lapangan.

“Ketika hari ini ternyata lonjakan sentimen negatif kembali naik, menurut saya ini evaluasi serius untuk kinerja BGN,” tutur dia.

Neni mengingatkan, persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak cukup ditangani melalui komunikasi publik. Aspek keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama pemerintah. “Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” tegas dia.

Meski demikian, kata Neni, perubahan sentimen setelah pergantian pimpinan perlu ditelaah berdasarkan data setiap periode dan indikator yang digunakan dalam riset DIR. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan respons masyarakat dapat diukur secara lebih akurat.

Di sisi lain, Neni mengungkapkan bahwa sentimen netral dalam percakapan mengenai MBG mencapai 58,4%. Salah satu faktor yang turut mendorong tingginya interaksi adalah popularitas lagu MBG di media sosial.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Perang Dagang hingga Bencana Alam Jadi Tantangan 2 Tahun Pemerintahan

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingginya interaksi digital tidak selalu mencerminkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan. “Sebagian percakapan dapat dipicu konten hiburan, lagu, maupun unggahan ringan yang tidak secara langsung membahas substansi program,” ujar dia.

Kopdes: Target dan Parodi Warganet

Neni Nur Hayati menjelaskan, percakapan mengenai Kopdes Merah Putih banyak berkaitan dengan percepatan pembangunan, peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi perdesaan, serta target pemerintah membangun 30.000 koperasi hingga Agustus 2026.

“Isu lain yang ikut menarik perhatian meliputi pengadaan mobil pikap melalui Agrinas, pendampingan koperasi oleh pendamping desa, dan penentuan lokasi pembangunan koperasi,” papar dia.

Neni mengakui, sejumlah lokasi Kopdes yang dinilai tidak lazim, termasuk di kawasan terpencil, bahkan menjadi bahan kritik dan parodi di medsos. Warganet membuat konten humor yang menggambarkan koperasi berada di tengah hutan, di atas gunung, atau di tempat yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Neni, sebagian konten tersebut masuk kategori sentimen netral karena disampaikan melalui humor dan parodi. “Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memarodikan program tersebut,” ucap dia.

Dia menambahkan, meski dikemas sebagai hiburan, parodi tidak selalu menunjukkan bahwa masyarakat menerima program tanpa keberatan. Humor juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kritik terhadap rancangan kebijakan, lokasi pembangunan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan warga.

“Karena itu, tingginya interaksi pada konten parodi perlu dibedakan dari dukungan nyata terhadap kebijakan Kopdes,” tandas dia.

Danantara Menuai Sentimen Positif di Media

Berbeda dengan MBG dan Kopdes yang banyak memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan program, pemberitaan tentang Danantara turut diwarnai narasi pemerintah mengenai pengelolaan investasi negara, ekspor sumber daya alam, serta pembangunan hunian bagi korban bencana.

Neni Nur Hayati menyebut beberapa isu yang menarik perhatian publik, antara lain kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, pembangunan hunian di Aceh Tamiang, dan capaian Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.

Berdasarkan pemaparan Neni, pemberitaan media arus utama mengenai Danantara mencatat sentimen positif sebesar 90,1%. Narasi tentang kemampuan Indonesia membangun hunian dalam jumlah besar dan memperkuat tata kelola investasi negara menjadi bagian dari pemberitaan yang memperoleh respons positif.

Namun, tingginya sentimen positif dalam pemberitaan media tidak serta-merta menggambarkan sikap seluruh masyarakat. Penilaian terhadap opini publik di medsos perlu dilakukan secara terpisah dengan mempertimbangkan sumber percakapan, isi konten, dan konteks interaksi.

Penegakan Hukum Turut Mendapat Apresiasi

Di luar tiga program utama tersebut, riset DIR juga menemukan respons positif terhadap isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.

Neni mengatakan, pergantian Kapolri menjadi salah satu isu yang mendapat apresiasi dari sebagian pengguna medsos. Percakapan yang berkembang mencerminkan harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten, tanpa dipengaruhi kedekatan politik ataupun hubungan personal.

Menurut dia, respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memperhatikan konsistensi pemerintah dalam menindak pelanggaran, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Meski demikian, sentimen positif di ruang digital tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan penegakan hukum. Efektivitas pemberantasan korupsi tetap perlu dinilai melalui data penindakan, proses peradilan, transparansi, dan konsistensi penerapan hukum.

Neni juga menyinggung perdebatan di medsos mengenai hasil penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang disebut menunjukkan bahwa 75% warga Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu tersebut turut memicu kontroversi dan menarik perhatian publik. Namun, angka itu perlu diverifikasi melalui laporan asli, metode penelitian, populasi responden, dan periode survei sebelum digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Media Sosial Berbeda dari Pemberitaan Media

Dalam pemantauan medsos, tim analis DIR mencatat 510.799 unggahan yang berasal dari 109.299 akun. Unggahan tersebut menghasilkan 12.278.435 percakapan dengan jangkauan audiens mencapai 35.683.393.714. Instagram dan TikTok menjadi dua platform yang mendominasi unggahan konten dan percakapan.

Analisis jejaring sosial atau Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan DIR juga memperlihatkan pola penyebaran pesan dari pemerintah pusat ke daerah. Pusat jejaring ditempati akun lembaga pemerintah pusat, seperti Sekretariat Negara, akun Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan kementerian.

Di sekelilingnya terdapat akun kantor pertanahan, unit pekerjaan umum (PU), balai penempatan pekerja migran, kelurahan, kepolisian resor (polres), kepolisian daerah (polda), hingga komando daerah militer (kodam).

Pola tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran informasi banyak berlangsung melalui jaringan kelembagaan, dari pusat menuju satuan kerja di daerah, bukan semata-mata melalui percakapan antarmasyarakat.

Analisis SNA juga menemukan bahwa akun media sosial Kompas menghubungkan pemberitaan nasional dengan akun hubungan masyarakat kepolisian daerah. Sementara itu, IDN Times membentuk kelompok jejaring yang relatif tertutup melalui akun-akun regionalnya.

Kedua pola tersebut memperluas jangkauan pesan, tetapi tidak otomatis menunjukkan bertambahnya partisipasi atau suara warga dalam percakapan digital.

Baca Juga

Bahas MSCI dengan Prabowo, DEN Sarankan Lanjutkan Reformasi Pasar Modal dan Penegakan Hukum

“Analisis tim kami atas SNA memberi data bahwa Presiden menjadi titik pertemuan. Akun ‘Prabowo’ dan ‘Sekretariat’ mempertemukan menteri, tokoh partai, dan media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” ujar Neni.

Secara keseluruhan, percakapan di berbagai kanal medsos didominasi sentimen netral, yakni 57,5% atau 7.056.082 percakapan. Sentimen negatif mencapai 32,3% atau 3.963.705 percakapan, sedangkan sentimen positif tercatat 10,2% atau 1.252.514 percakapan.

Komposisi tersebut berbeda dengan hasil pemantauan pemberitaan media arus utama. Dari sekitar 1,4 juta artikel yang dipantau selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026, sebanyak 81,1% pemberitaan dikategorikan memiliki sentimen positif, menurut pemaparan Neni.

Ia menjelaskan, kategori netral mencakup konten informatif, unggahan seremonial, serta materi hiburan yang tidak secara eksplisit memperlihatkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Perbedaan karakter kedua kanal tersebut menunjukkan bahwa dominasi pemberitaan positif tidak otomatis mencerminkan dukungan masyarakat. Sebaliknya, tingginya interaksi pada konten bernada kritis juga tidak serta-merta membuktikan bahwa mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, DIR menilai temuan tersebut menghadirkan dua tantangan utama, yakni memperkuat efektivitas komunikasi publik dan memastikan pelaksanaan kebijakan mampu menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Neni Nur Hayati mengemukakan, besarnya percakapan mengenai MBG, Kopdes, dan Danantara menegaskan bahwa program prioritas pemerintah telah menjadi bagian penting dari agenda publik. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari luasnya pemberitaan atau tingginya interaksi digital.

“Hasil pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat tetap menjadi tolok ukur yang perlu diperhatikan,” tutur dia.