Prabowo Akan Luncurkan Perlinsos Digital pada 10 November 2026
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau perlinsos digital pada 10 November 2026 mendatang. Kabar itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) seusai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Luhut menyatakan, perlinsos menjadi salah satu yang dilaporkan DEN kepada Prabowo dalam rapat hari ini.
Baca Juga
Menkomdigi: 652.858 Keluarga di Bali Sudah Daftar Perlinsos Digital
"Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di roll out atau dilaunching oleh Presiden pada tanggal 10 November," kata Luhut.
Luhut menyatakan, perlinsos membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) makin tepat sasaran. Hal ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat.
"Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer," katanya.
Setelah bansos tepat sasaran, Luhut menyatakan, pemerintah nantinya tidak akan memberikan subsidi dalam bentuk produk kepada masyarakat. Bansos nantinya dalam bentuk tunai.
"Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," katanya.
Baca Juga
Perlinsos Sepanjang Hayat, Ini Daftar Program Perlindungan Sosial Era Prabowo
Sementara itu, anggota DEN Firman Hidayat mengatakan, uji coba Perlinsos digital yang saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia. Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga sudah terdaftar dalam perlinsos digital tersebut.
"Dan ada 775.000 agen Perlinsos yang akhirnya membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial," katanya.
Bahkan, Firman menyebut, terdapat lebih dari 600.000 pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari.
Firman mengatakan, berdasarkan uji coba di Bali, perlinsos mampu menekan kesalahan dalam penyaluran bansos.
"Jadi, dengan menggunakan Perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1% dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1%. Jadi, artinya digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perluasan program perlindungan sosial (perlinsos) guna memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran serta menjangkau kelompok rentan yang berisiko tertinggal.
Langkah perluasan ini diikuti dengan percepatan proses registrasi dan verifikasi data calon penerima bansos secara digital untuk menyongsong implementasi program pada 2027.
“Percepatan registrasi perlindungan sosial menjadi bagian terpenting dan tidak terelakkan dari keseluruhan upaya kita agar seluruh program perlindungan sosial tepat sasaran,” tegas Muhaimin dalam Rapat Terbatas Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Jakarta, Rabu (30/9/2026) dikutip dari keterangan tertulis.
