Realisasi Anggaran Kemendagri Tembus 63,54%, Tito Paparkan Capaian Pemulihan Bencana hingga Inflasi
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan deretan capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pertengahan September 2026. Dalam laporan tersebut, realisasi anggaran Kemendagri tercatat mencapai Rp 4,36 triliun atau 63,54% dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga
DPR Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp 27,37 Triliun Tahun 2027, Mayoritas untuk Program Strategis
Tito menjelaskan bahwa serapan anggaran tersebut dialokasikan untuk mengawal berbagai agenda prioritas nasional, penanganan pascabencana, pengendalian inflasi daerah, hingga layanan administrasi kependudukan di lapangan.
Di sektor pemulihan bencana, Kemendagri aktif memimpin percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra yang ditargetkan rampung pada 2028, serta mendukung penanganan tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Ditjen Dukcapil, layanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan pengganti telah merealisasikan lebih dari 59 ribu layanan di wilayah terdampak Sumatera dan 11.225 layanan bagi warga terdampak gempa di NTT.
Dari sisi stabilitas ekonomi, Kemendagri secara rutin memantau perekonomian daerah dan menjaga angka inflasi nasional tetap terkendali. Hingga Agustus 2026, inflasi berada dalam koridor target pemerintah, yaitu 2,5% plus minus 1%.
Selain itu, Kemendagri terus menyokong sejumlah program prioritas Presiden, seperti program 3 Juta Rumah, pengolahan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan program Sekolah Rakyat.
Baca Juga
Serapan Anggaran PKP 2026 Masih 39%, 336.000 Bedah Rumah Digeber
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengusulkan usulan tambahan anggaran Kemendagri untuk TA 2027 sebesar Rp 5,28 triliun dari pagu indikatif awal Rp 5,64 triliun. Dengan begitu, total pengajuan anggaran yang disiapkan untuk mendukung program kerja 2027 mencapai Rp 10,93 triliun.
Sementara untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga dipimpinnya, realisasi anggaran per 14 September 2026 telah menyentuh Rp 266,6 miliar atau 69,41% dari pagu Rp 384,1 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pemeliharaan batas wilayah negara.