Tito Temui Banyak Kegiatan yang Tidak Efisien di Kemendagri
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengaku menemukan banyak kegiatan yang tidak efisien di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Memang ya jujur banyak juga yang memang selama kami di Kemendagri ada yang enggak efisien, terlalu banyak kegiatan yang sebenarnya cukup Zoom meeting tetapi dibikinkan kegiatan di gedung. Kemudian cukup, sekali lagi, Zoom meeting dibikin sengaja buat acara di daerah itu," ungkap Tito.
Menurut Tito, secara ekonomi berbagai kegiatan di daerah memang memberi dampak positif bagi perekonomian daerah sekitar. Namun, bagi Kemendagri, kegiatan-kegiatan tersebut dirasa tidak efisien. Ia pun kemudian membandingkan dengan situasi saat Covid-19 lalu yang tetap produktif meskipun tidak menggelar acara tatap muka.
"Pengalaman Covid, tidak ada kegiatan tatap muka besar kemudian digantikan Zoom malah tidak bayar sama sekali, tidak bayar, tidak perlu keluar anggaran," ucapnya.
Sementara itu, terkait efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Tito mengatakan Kemendagri sudah melakukan penyisiran terkait apa saja yang bisa diefisiensikan. Penyisiran melibatkan seluruh komponen dan masih berlangsung sampai saat ini.
"Kami sudah menyiapkan exercise, sudah kami lakukan exercise, ini baru minggu lalu kita terima, jadi exercise sudah kita lakukan dengan seluruh komponen. Kita sisir betul di tiap-tiap komponen atau eselon ini mana yang betul-betul bisa diefisiensikan dengan mengikuti pedoman 16 item dari Kementerian Keuangan," tuturnya.
Tito menegaskan Kemendagri tetap akan bekerja secara optimal dengan anggaran yang ada. Ia juga memastikan akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR jika ada hal terduga yang membutuhkan dukungan finansial.
"Kalau ada hal-hal lain yang mungkin urgent sekali dan ada financial limit ada batasan-batasan financial constraint kami akan bicarakan tingkat pemerintah sebelum nanti ke komisi II DPR RI untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya. (C-14)