Hasil Analisis Continuum Indef: Sentimen Publik Negatif Terhadap Penanganan Bencana 2026, Soroti Blunder Komunikasi dan Anggaran

JAKARTA, investortrust.id — Lembaga riset Continuum Indef mengungkapkan hasil analisis respons masyarakat di media sosial terkait penanganan berbagai bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2026. Hasil studi menunjukkan tingginya sentimen negatif publik yang dipicu oleh lambatnya penanganan di lapangan, blunder komunikasi pejabat, hingga kebijakan pemotongan anggaran penanganan bencana.

Data Scientist Continuum Indef Wahyu Tri Utomo menjelaskan bahwa penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis percakapan warganet terkait serangkaian bencana besar, mulai dari banjir bandang di Sumatra, gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

"Dari bencana ke bencana, pola tuntutan publik selalu sama, mendesak percepatan bantuan dan penetapan status bencana nasional. Namun, respons pemerintah dinilai lambat dan reaktif," ujar Wahyu dalam Diskusi Publik bertajuk "Siaga Bencana Ala Kadarnya?" yang digelar secara virtual, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga

Indef: Anggaran Kebencanaan Indonesia Masih Minim dan Tertinggal

Continuum Indef mencatat amarah publik di media sosial sering kali dipicu oleh faktor komunikasi pejabat publik dan absennya pimpinan negara di lokasi bencana pada waktu yang diharapkan.

Pada kasus karhutla Kalimantan, pernyataan kontroversial Menteri Kehutanan terkait "asap tak punya KTP" terekam menjadi pemicu utama melonjaknya kritik negatif. Publik menilai pernyataan tersebut tidak sensitif di tengah penderitaan warga terdampak dan ancaman El Nino.

Isu karhutla di Kalimantan memicu gelombang perbincangan hangat di media sosial. Berdasarkan riset Continuum INDEF periode 4 Agustus – 4 September 2026 terhadap 9.764 perbincangan di X, TikTok, YouTube, dan Threads, topik mendesak pemerintah untuk segera bertindak menjadi isu yang paling banyak dibicarakan publik. Secara keseluruhan, volume perbincangan publik didominasi oleh desakan agar otoritas terkait segera mengambil tindakan nyata.

​Pertama, "Publik Desak Pemerintah Segera Bertindak", total 3.695 perbincangan (2.146 netral, 1.292 negatif, 257 positif). Kedua, "Korporasi Sawit Dituding Sengaja Bakar Lahan", total 1.780 perbincangan (1.099 netral, 635 negatif, 46 positif). Ketiga, "Menhut Dinilai Gagal, Publik Desak Dicopot", total 1.336 perbincangan (824 netral, 485 negatif, 27 positif).

Meski berada di urutan ketiga secara volume, topik "Menhut Dinilai Gagal, Publik Desak Dicopot" menjadi isu yang paling tajam dan memiliki sentimen negatif paling pekat. Riset menunjukkan bahwa terdapat 1 komentar negatif untuk setiap 2 komentar netral (485 berbanding 824), mencatatkan rasio sentimen negatif tertinggi di antara seluruh topik.

​

Sebaliknya, perbincangan mengenai kutipan viral Menteri Kehutanan ("Asap Tak Punya KTP") justru tergolong paling condong ke arah netral/adem. Pada topik tersebut, hanya ada 1 komentar negatif untuk setiap 6 komentar netral (103 berbanding 662), yang mengindikasikan bahwa netizen lebih banyak sekadar membagikan ulang berita ketimbang melampiaskan kekesalan.

Di tengah tingginya kecaman, terdapat satu-satunya topik yang menunjukkan dinamika berbeda, yaitu "Warganet Kompak Berdoa Hujan Segera Turun". Isu ini mencatatkan jumlah komentar positif mencapai 187 atau nyaris menyamai komentar negatifnya (220), sebuah kombinasi unik yang tidak ditemukan pada topik perbincangan lainnya.

Sementara pada kasus gempa NTT dan banjir Sumatra, warganet banyak mempertanyakan kepastian kedatangan Presiden Prabowo Subianto serta mengkritik narasi klaim pemulihan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Selain faktor alam, publik kian kritis melihat bencana sebagai dampak dari buruknya tata kelola lingkungan, seperti deforestasi skala besar untuk industri dan perkebunan. Di Sumatra, catatan kehilangan hutan selama sembilan tahun terakhir diperkirakan setara dengan dua kali luas DKI Jakarta.

Kondisi penanganan darurat semakin terbebani oleh masalah kronis pemangkasan anggaran. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat mengalami penurunan hingga 36%, bersamaan dengan menyempitnya ruang fiskal APBD di daerah terdampak.

"Nah, lalu terkait dengan masalah kronis penanganan bencana, tekanan fiskal ganda dan dana daerah menyempit, dari pusat juga dipangkas, yang tadi dijelaskan bahwa anggaran BNPB situ turun ya, hampir 36%, dan dari kondisi APBD daerah pun juga terpotong gitu. Dan ini kita hanya menampilkan contoh dari NTT yang kita kemarin jadikan analisis juga. Tapi secara keseluruhan juga mendapatkan hal yang sama kira-kira begitu ya," kata Wahyu.

Baca Juga

Industri Asuransi Perlu Waspadai Lonjakan Klaim Akibat Bencana dan Cuaca Ekstrem

Petugas Lapangan Tetap Mendapat Sentimen Positif

Meski persepsi terhadap kebijakan dan komunikasi pemerintah pusat cenderung negatif, publik memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas di garis depan. Lembaga penanggulangan dan keamanan seperti BNPB, Basarnas, TNI, serta Polri tetap mendulang sentimen positif atas kerja keras mereka di lokasi bencana.

Continuum Indef menyimpulkan bahwa penanganan bencana di Indonesia tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan reaktif atau sekadar menanti faktor alam seperti hujan. Pemerintah didesak untuk membenahi masalah mendasar pada tata kelola lingkungan, kelembagaan, serta kepastian alokasi anggaran penanggulangan bencana di masa depan.