Qodari: Juru Bicara Dituntut Jadi Arsitek Kepercayaan Publik di Era AI dan Medsos

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyebutkan, profesi juru bicara kini tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi dituntut menjadi aktor strategis dan arsitek dalam membentuk persepsi dan menjaga kepercayaan publik.

Apalagi saat ini, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pesatnya penggunaan media sosial membuat tugas juru bicara pemerintah semakin kompleks. Sehingga, terjadi perubahan lanskap informasi membuat masyarakat kini memperoleh berita dari sumber yang semakin beragam.

“Ruang informasi tidak pernah kosong ketika negara tidak menjelaskan, tidak tampil dengan data, tidak tampil dengan informasi, akan selalu ada pihak lain yang akan menjelaskan versi mereka,” ujarnya dalam peluncuran buku Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Ia mengutip data dari Digital News Report Reuters Institute 2026 yang mencatat media sosial dan jaringan video untuk pertama kalinya menjadi sumber berita yang paling banyak digunakan secara global, dengan porsi 54%. Angka tersebut melampaui situs dan aplikasi media berita yang berada di level 51%.

Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap berita secara global disebut turun menjadi 37%, terendah sejak riset tersebut dimulai pada 2015. Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap berita berada di angka 32%. Adapun sekitar 64% responden di Indonesia mendapatkan berita melalui platform seperti WhatsApp, YouTube, dan TikTok.

“Orang ingin tahu, tapi mereka tidak lagi mendapatkan informasi dari tempat yang sama. Jadi sumbernya sudah sangat beragam,” ungkap Qodari.

Dalam buku yang diluncurkan tersebut, menurut Qodari, juru bicara disebut sebagai “arsitek kepercayaan publik” karena bertanggung jawab memastikan pesan yang disampaikan pemerintah dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.

“Juru bicara pemerintah tidak sedang menjual pemerintah. Jurubicara pemerintah sedang menjelaskan bagaimana negara menjalankan mandat konstitusi,” terangnya.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan pesan yang disampaikan berbagai kementerian dan lembaga tetap konsisten. Namun, keseragaman tersebut bukan berarti seluruh komunikasi harus disampaikan oleh satu orang.

“Yang harus satu bukan orangnya. Yang satu adalah angka, istilah, dan urutan faktanya serta narasinya,” tandas Qodari.