Suara Ibu Indonesia Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Penanganan Bencana

JAKARTA, investortrust.id - Kelompok masyarakat sipil, Suara Ibu Indonesia, menggelar aksi damai dengan memukul panci di sepanjang jalan Tugu Golog Gilig-Bundaran UGM, Yogyakarta. Dalam tuntutannya, Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mitigasi dan penanganan bencana hingga tuntas.

Aktivis Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih menyebut pemerintah seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan mengevaluasi total tata kelolanya, serta mengalihkan anggarannya untuk memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pemulihan korban bencana secara tuntas bukan sekadar tanggap darurat sesaat,” ujar Kalis, dalam keterangan resminya, Selasa (8/9/2026).

Selain itu, Kalis juga meminta pemerintah menghentikan bentuk kekerasan dan intimidasi ketika menyuarakan kritik atas keracunan MBG. Desakan lain yaitu menolak segala bentuk politik adu domba yang memecah solidaritas warga.

Baca Juga

Purbaya Klaim Anggaran MBG 2027 Tak Lebih Dari Rp 240 Triliun

“Melalui gerakan warga kolektif yang damai dan tertib ini, kami berharap suara dari dapur-dapur rakyat dapat terus memperkuat posisi tawar warga demi mendesak pertanggungjawaban negara atas korban keracunan MBG, serta melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada keselamatan rakyat,” ujar dia.

Program MBG yang semula digadang membawa manfaat, justru terus memakan korban keracunan dalam jumlah yang semakin besar. Dari sekitar 3.000 korban pada tahun pertama menjadi puluhan ribu korban hingga kini, tanpa ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Data tersebut bersumber dari laporan medis yang diverifikasi langsung melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak.

Korban tersebar di 36 provinsi, meliputi pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita peserta posyandu penerima manfaat MBG, dengan rincian 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban pada Januari hingga awal September 2026.

Di tengah krisis keselamatan pangan ini, alokasi anggaran negara justru dinilai timpang. Dana untuk program MBG memotong pos-pos anggaran lain, termasuk anggaran penanganan bencana yang semestinya menjadi prioritas keselamatan warga. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus digenjot, sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah dibiarkan terbengkalai tanpa perbaikan yang berarti.

Ironisnya, ketimpangan alokasi anggaran ini terjadi justru ketika Indonesia sedang dilanda rentetan bencana yang datang bertubi-tubi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana di seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu delapan bulan pertama 2026.