Boediono: Pemimpin Harus Mampu Satukan Rasionalitas Kebijakan dan Otoritas Politik
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Presiden ke-11 RI Boediono menegaskan kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik ataupun kecanggihan konsep teknokratis. Kepemimpinan yang efektif justru ditentukan oleh kemampuan menyatukan rasionalitas kebijakan dengan otoritas politik agar keputusan pemerintah benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan hasil bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Boediono dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga
AHY Tegaskan 3 Agenda Perjuangan Demokrat: Ekonomi Berkeadilan, Keadilan Hukum, dan Demokrasi
“Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan,” kata Boediono.
Boediono mengambil pelajaran dari pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis keuangan global 2008. Saat itu, menurutnya, tim ekonomi yang solid dan kompeten mampu merumuskan respons secara teknokratis, sementara Presiden SBY memberikan dukungan politik yang diperlukan agar berbagai kebijakan dapat segera dieksekusi.
Ekonom senior dan guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu menyatakan, konsep yang baik tidak akan menghasilkan perubahan apabila berhenti di meja perumusan.
“Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tetapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata,” tegas alumnus Wharton School, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat tersebut.
Sebaliknya, kekuatan politik yang tidak dituntun oleh rasionalitas kebijakan juga berisiko menghasilkan keputusan yang tidak efektif.
“Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.
Karena itu, Boediono menilai teknokrasi dan politik tidak seharusnya saling menegasikan. Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.
"Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan,” katanya.
Boediono kemudian merangkum pelajaran tersebut dalam satu pesan mengenai esensi kepemimpinan pemerintahan.
“Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan,” tegasnya.
Baca Juga
Kick Off HUT Ke-25, AHY Tegaskan Demokrat Siap Hadirkan Solusi Nyata untuk Masyarakat
Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, Bendahara Umum Irwan Fecho, para anggota DPR, dan pejabat lainnya.
Sarasehan HUT Partai Demokrat ini dimoderatori oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (Brains) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, yang menghadirkan para pakar, antara lain Prof Greg Barton, Prof Burhanuddin Muhtadi, Yenny Wahid, Prof Hermanto Siregar, Prof Siti Zuhro, dan Prof Hikmahanto Juwana.