Bupati Manggarai Barat: Pemerintah Bertanggung Jawab Penuh terhadap Rumah Korban Gempa

MANGGARAI BARAT, Investortrust.id —Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memastikan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan rekonstruksi rumah berdasarkan tingkat kerusakan yang telah diverifikasi secara objektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Edistasius Endi saat mendampingi Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas meninjau warga terdampak gempa di Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/9/2026). “Atas nama pemerintah daerah yang didukung pemerintah pusat, kami bertanggung jawab penuh atas rumah warga yang terdampak bencana. Pemerintah akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi 15 Agustus,” kata Edistasius.

Berdasarkan data sementara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 10.757 rumah terdampak gempa dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Bencana tersebut juga berdampak terhadap 36.102 warga di berbagai wilayah Manggarai Barat.

Namun, Edistasius menegaskan, pemerintah tidak serta-merta menggunakan laporan awal tersebut sebagai dasar penyaluran bantuan dan pembangunan kembali rumah. Tim telah diterjunkan ke 164 desa dan lima kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap setiap bangunan yang dilaporkan rusak.

Tim verifikasi melibatkan penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, serta petugas dari organisasi perangkat daerah terkait. Pelaksanaan asesmen turut diawasi aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI guna memastikan proses pendataan berlangsung akurat, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu.

Menurut Edistasius, penentuan persentase dan kategori kerusakan tidak dilakukan berdasarkan penilaian subjektif pejabat maupun petugas lapangan. Data yang dihimpun tim akan diproses menggunakan aplikasi untuk menentukan apakah sebuah rumah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.

“Yang memverifikasi persentase kerusakan bukan staf dan bukan bupati, melainkan aplikasi. Ini untuk meminimalkan kecemburuan dan subjektivitas. Bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi. Kalau hasil verifikasi menunjukkan kerusakan 10 persen, tidak bisa dinaikkan menjadi 90 persen,” tegasnya.

Baca Juga

Bupati Manggarai Barat Pastikan Segera Perbaiki 10.757 yang Rumah Rusak Akibat Gempat NTT

Ia memastikan seluruh data akan diverifikasi sesuai kondisi nyata di lapangan. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah manipulasi sekaligus menjamin kebijakan pemerintah tepat sasaran. “Kami pastikan proses ini sangat objektif. Tidak boleh ada satu pun pihak yang menitipkan kepentingan, apalagi meraup keuntungan dari bencana gempa bumi ini,” ujarnya.

Rekonstruksi Dimulai dari Rumah Paling Mendesak

Edistasius menargetkan verifikasi faktual seluruh rumah selesai paling lambat Sabtu pekan ini. Setelah seluruh data terkumpul, pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan rekonstruksi pada Senin berikutnya, termasuk menentukan rumah yang harus lebih dahulu ditangani.

“Paling lambat hari Sabtu verifikasi selesai. Hari Senin kami mulai menyusun langkah penanganan dan menentukan rumah mana yang menjadi prioritas untuk dibangun kembali,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membagi penanganan pascagempa ke dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Penanganan jangka pendek difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, seperti bahan pangan, obat-obatan, vitamin, terpal, dan selimut.

Penyediaan obat-obatan menjadi penting karena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai banyak ditemukan di antara warga terdampak. Kondisi kesehatan dan stamina warga juga menurun karena harus tinggal sementara di dalam tenda sambil memikirkan rumah dan keselamatan keluarga mereka.

Terpal masih menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Dari kebutuhan untuk melindungi lebih dari 10.000 rumah terdampak, pemerintah daerah baru dapat memesan sekitar separuhnya. Karena itu, Edistasius berharap PT Freeport Indonesia dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial dapat ikut memenuhi kebutuhan tersebut.

Selimut juga diperlukan karena suhu udara di sejumlah wilayah Manggarai Barat mulai dingin, terutama pada malam hari. Kebutuhan itu tidak hanya dirasakan warga di kawasan pegunungan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Dalam tahap jangka menengah, pemerintah akan memusatkan perhatian pada rekonstruksi rumah. Sementara itu, penanganan jangka panjang mencakup kemungkinan relokasi permukiman yang dinilai tidak lagi aman berdasarkan kajian teknis dan geologi.

Setelah kebutuhan rumah warga tertangani, pemerintah akan melanjutkan pemulihan fasilitas umum yang rusak, antara lain gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, serta sarana penyediaan air bersih.

Edistasius menyampaikan apresiasi kepada Tony Wenas dan jajaran PT Freeport Indonesia yang datang langsung melihat kondisi warga. Kehadiran pemerintah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat dinilai penting untuk menguatkan para korban dalam menghadapi masa pemulihan.

“Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh rakyat Manggarai Barat, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak yang terpanggil untuk ikut merasakan penderitaan warga kami. Kehadiran dan doa saja sudah membuat kami lebih sehat dan kuat, terlebih apabila disertai perhatian lainnya,” kata Edistasius. (PD)