NU Didorong Kembali Fokus Modernisasi Pesantren dan Penguatan Ekonomi Warga
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Nahdlatul Ulama (NU) perlu didorong untuk kembali menjadikan modernisasi pesantren dan penguatan ekonomi masyarakat nahdiyin sebagai agenda utama pascamuktamar, alih-alih terjebak dalam politik praktis jangka pendek.
Pesantren yang selama lima dekade terakhir telah mengalami transformasi sosial dan pendidikan memiliki modal sosial dan jaringan akar rumput yang kuat untuk menjadi penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Agenda modernisasi pesantren yang pernah dirintis melalui penelitian advokasi LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial) pada era 1980-an tetap relevan, tetapi kini perlu direkonstruksi sesuai perkembangan dan tantangan masyarakat,” kata Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini dalam rilis yang diterima investortrust, Selasa (1/9/2026).
Didik mengungkapkan, hampir setengah abad lalu, ketika sebagian besar pesantren masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan rendahnya keterampilan masyarakat, muncul gagasan untuk mendorong modernisasi pesantren melalui riset advokasi. Gagasan tersebut antara lain dikembangkan oleh Dawam Rahardjo dan melibatkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika keduanya berada di LP3ES.
Baca Juga
Pemerintah Implementasikan Gerakan RANA, Dimulai dari Pesantren
Program tersebut, menurut Prof Didik, mendapat dukungan sejumlah lembaga internasional, antara lain Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Jerman dan USAID. “Gagasan dasarnya sederhana tetapi strategis, yaitu jika pesantren dan masyarakat di sekitarnya dapat dimajukan, Indonesia pun akan bergerak menuju masyarakat yang lebih maju dan modern,” tutur dia.
Didik menjelaskan, kondisi pesantren saat ini jauh berbeda dibandingkan lima dekade silam. Mobilitas sosial masyarakat pesantren berlangsung pesat. Kelas menengah tumbuh, begitu pula kelompok intelektual. Banyak doktor dan guru besar lahir dari lingkungan pesantren, khususnya dalam komunitas NU. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya menghapus ketertinggalan dan kesenjangan.
“Karena itu, gagasan untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pembangunan tetap relevan, tetapi orientasinya perlu diperluas. Jika masyarakat pesantren dan kaum nahdiyin maju, bangsa Indonesia akan maju,” ujar dia.
Didik Rachbini menilai agenda tersebut seharusnya menjadi tugas utama kepemimpinan NU ke depan. Modernisasi pesantren tidak cukup dipahami sebagai pembaruan lembaga pendidikan keagamaan, melainkan harus diarahkan menjadi strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat ekonomi, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kata dia, program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan SDM perlu lebih banyak menjangkau lingkungan masyarakat nahdiyin. Pada saat yang sama, NU dapat menjadikan agenda pembangunan tersebut sebagai bagian dari program organisasinya.
Prof Didik juga mengingatkan agar NU tidak menjadikan massa dan kekuatan sosialnya semata-mata sebagai objek politik praktis. Dengan jumlah anggota yang besar dan jaringan akar rumput yang luas, NU secara alamiah memiliki posisi tawar yang kuat tanpa harus bergantung pada kepentingan politik jangka pendek.
Karena itu, menurut dia, pemerintah dan elite NU semestinya menempatkan NU sebagai agent of change atau agen perubahan, bukan sekadar sebagai basis dukungan politik. Masyarakat NU perlu diposisikan sebagai pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan menentukan arah perubahan sosial dan ekonomi. “Menjadikan NU sebagai objek politik dan kekuasaan patut dihentikan,” tegas dia.
Didik menjelaskan, kekuatan utama NU justru terletak pada modal sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren tidak membutuhkan pihak luar untuk menentukan arah kemajuannya. Sebaliknya, kekuatan internal pesantren dan NU perlu dikonsolidasikan agar mampu menggerakkan perubahan dari dalam.
“Modal sosial tersebut merupakan indigenous social capital atau modal sosial yang tumbuh dari budaya dan masyarakat setempat. Kekuatan itu diperkuat oleh jaringan pesantren dan akar rumput NU yang luas dan relatif sulit ditemukan pada organisasi lain,” tandas dia.
Didik Rachbini menekankan, gagasan modernisasi yang dicetuskan sekitar 45 tahun lalu oleh kalangan intelektual, seperti Dawam Rahardjo dan Gus Dur, perlu dibangun kembali melalui pendekatan baru. Jika dahulu orientasinya adalah mengatasi ketertinggalan pesantren, kini tantangannya adalah membawa pesantren menjadi pusat keunggulan.
“Pesantren yang telah mengalami transformasi sosial yang besar selama setengah abad ini harus melanjutkan elan perjuangannya,” ucap Didik.
Dia mengemukakan, pesantren ke depan perlu berperan sebagai motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pendekatan community development (pengembangan masyarakat).
Didik menuturkan, transformasi itu juga perlu terjadi dalam sistem pendidikan pesantren. Pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada fikih, Al-Qur'an, dan hadis. Pesantren juga perlu memperkuat kajian terhadap ayat-ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tecermin dalam alam semesta dan kehidupan.
“Dengan demikian, ilmu agama dapat berjalan berdampingan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar dia.
Baca Juga
Prof Didik menambahkan, dengan perubahan tersebut, pesantren tidak sekadar menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial. Pesantren dapat terus mendorong mobilitas sosial, memperluas kelas menengah, serta melahirkan modal intelektual baru.
Dalam pandangan Didik Rachbini, perubahan pesantren pada akhirnya bukan hanya perubahan kelembagaan pendidikan, melainkan bagian dari perubahan struktur sosial masyarakat muslim Indonesia.
“Karena itu, agenda utama NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, serta dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang ikut menentukan masa depan Indonesia,” papar dia.
Didik yakin dengan posisi sosial dan politik yang besar, NU memiliki modal yang cukup untuk mempercepat agenda tersebut. “Tantangannya adalah memastikan kekuatan tersebut digunakan untuk konsolidasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nahdiyin, bukan terserap dalam perebutan kepentingan politik praktis jangka pendek,” tandas dia.