Tingkat Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Turun Jadi 55,1%, Poltracking Beri 5 Rekomendasi

JAKARTA, Investortrust.id - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun menjadi 55,1% pada Agustus 2026. Merespons tren tersebut, Poltracking Indonesia merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan, mulai dari menjaga daya beli hingga mengevaluasi program prioritas pemerintah.

Dalam temuan survei yang dilakukan Poltracking Indonesia pada periode 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 63,2%. Angka itu turun dibandingkan survei sebelumnya, yakni Maret (75,1%), Mei (74.2%), dan Juli (65%).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 55,1% juga menunjukkan tren menurun dibandingkan survei pada Maret (74,1%), Mei (72,2%) dan Juli (58.4%).

Poltracking mengidentifikasi lima faktor yang memicu penurunan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Kelima faktor itu, yakni tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli, persoalan implementasi program prioritas, rendahnya kinerja menteri dan lemahnya komunikasi pemerintah, menurunnya persepsi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta melemahnya checks and balances dan munculnya persepsi disharmoni Presiden-Wapres.

Baca Juga

Soal Survei SMRC, Mensesneg Tegaskan Kerja Pemerintah Bukan untuk Angka Survei

Berdasarkan temuan tersebut, Poltracking menyusun lima formula agenda perbaikan kinerja pemerintah. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, lima rekomendasi yang disampaikannya bukan sekadar untuk membalikkan tren kepercayaan publik yang menurun. Lebih dari itu, lima poin rekomendasi ini juga penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami analisa, kami menyampaikan untuk perbaikan jalannya pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentu kalau pemerintahannya bekerja dengan baik seusai harapan publik, tingkat kesejahteraan baik, persoalan ekonomi diselesaikan, hukum dan politik terselesaikan, yang diuntungkan bukan sekadar demokrasi, tetapi kesejahteraan rakyat. Jadi bukan sekadar menaikkan approval rating, tapi itu adalah alat ukur," kata Hanta Yuda dalam paparannya melalui akun Youtube Poltracking TV yang dikutip Selasa (1/9/2026).

5 Agenda Perbaikan

Pertama, menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja. Poltracking menilai mahalnya kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja menjadi faktor penting yang memengaruhi kepuasan publik. Sebanyak 44,3% responden menyebut harga kebutuhan pokok mahal sebagai persoalan utama, sementara 57,3% menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.

Untuk itu, Poltracking merekomendasikan pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, termasuk melalui bantuan langsung tunai (BLT). Program ini secara masif menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. BLT hanya bantalan sosial sementara, di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit.

"Jadi itu perlu ada jaring pengaman sosial seperti BLT misalnya untuk dipertimbangkan, tetapi bonusnya, saya ulangi, bonusnya, bukan fokus pada jaring pengaman politik. Itu hanya bonus. Kalau performa pemerintah dianggap positif, kemudian approval rating-nya juga bisa berpotensi naik kembali. Seperti saya katakan tadi, trennya bisa seperti kurva. Mengalami titik balik," katanya.

Untuk jangka panjang, Poltracking meminta pemerintah memperluas lapangan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga dinilai perlu menahan berbagai kebijakan kenaikan biaya yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau ada rencana akan menaikkan harga BBM, menaikkan tarif A, tarif B, pungutan ini, pungutan itu, maka rekomendasi atau peta jalan untuk memperbaiki pemerintah tunda atau bahkan batalkan potensi-potensi kenaikan itu. Kalau kemudian pemerintah Prabowo-Gibran tetap melakukan, maka potensi semakin turunnya tingka kepuasan publik sangat besar, semakin akan menurun," katanya.

Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat popularitas 93,9%, tetapi 49,2% responden yang mengetahui program tersebut menyatakan tidak puas dan 44,6% menilai MBG tidak perlu dilanjutkan.

Untuk itu, Poltracking merekomendasikan audit komprehensif terhadap MBG dari hulu hingga hilir, termasuk terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Salah satu opsi yang ditawarkan adalah memfokuskan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bahkan mempertimbangkan konversi skema MBG menjadi BLT berbasis data terpadu.

"MBG mungkin jangka panjang analisanya menguntungkan, tetapi perlu dipertimbangan di mana terjadi titik-titik kelemahan dalam implementasi," katanya.

Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Poltracking mendorong audit peran dan pemetaan fungsi sosial-ekonomi di tingkat desa sebelum program diterapkan secara masif. Langkah tersebut dinilai penting agar KDMP benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Ketiga, meningkatkan kinerja menteri sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah. Survei Poltracking menunjukkan sebanyak 47% publik menyatakan puas terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan, sedangkan 41,8% menyatakan tidak puas. Sebanyak 51,9% responden juga menginginkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet.

Hanta Yuda mengatakan, kegagalan para menteri menerjemahkan dan mengimplementasaikan program-program populer dan visi Presiden Prabowo membuat masyarakat menginginkan adanya reshuffle kabinet berbasis kinerja atau meritokrasi.

"Jadi benahi menteri-menteri yang performanya tidak menggembirakan. Perlu segera di-reshuffle. Pertimbangannya harus lebih besar, lebih determinan faktor kinerja teknokratis ketimbang basis politis atau pertimbangan politik," paparnya.

Selain itu, survei Poltracking menyoroti komunikasi pemerintah. Poltracking menilai pemerintah perlu memastikan para menteri lebih aktif menjelaskan dan merespons berbagai kebijakan maupun polemik yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, beban komunikasi pemerintah tidak hanya bertumpu pada Presiden Prabowo.

"Perlu strategi membenahi komunikasi kementerian karena sebaik apa pun kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kalau tidak tersampaikan kepada publik melalui seni komunikasi akan sulit," katanya.

Keempat, memperbaiki persepsi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi dua bidang dengan penilaian relatif rendah. Poltracking mencatat penilaian terhadap penegakan hukum berada di angka 44,8%, sementara pemberantasan korupsi 46,6%.

Poltracking menilai pemerintah perlu memperkuat langkah nyata dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan, tetapi terlihat melalui tindakan yang konsisten. Pembenahan terhadap institusi dan para pejabatnya merupakan pekerjaan pertama yang harus segera dibenahi, lalu diikuti totalitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kelima, memperkuat checks and balances serta menjaga keharmonisan presiden dan wakil presiden. Sebanyak 58,5% publik menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting. Poltracking menilai konsensus politik yang terlalu besar berisiko mengurangi fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Baca Juga

Prabowo Akan Hadiri Forum Ekonomi di Rusia dan Bertemu Putin

Selain itu, muncul persepsi mengenai disharmoni antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang dinilai dapat memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan. Tingkat kepuasan terhadap stabilitas politik sendiri tercatat 51,9%.

Hanta Yuda mengatakan, dalam sistem presidensial, presiden dan wapres merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk itu, keharmonisan presiden dan wapres menjadi hal yang penting. Hanta Yuda menyarankan perlunya gestur yang menunjukkan keharmonisan Prabowo dan Gibran, misalnya dengan pertemuan setiap minggu.

"Presiden juga perlu misalnya mempertimbangkan memberikan peran-peran strategis kepada Wapres. Misalnya, bagaimana terobosan tentang ekonomi kreatif, tentang inkubasi lapangan pekerjaan bagi anak mudam, dan lain sebagainya. Peran-peran itu dipertontonkan sehingga memberikan dampak positif," paparnya.

Survei Poltracking dilakukan secara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.