Apkasi dan BPDP Perkuat Kolaborasi Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mengoptimalkan tata kelola dan penyaluran dana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Kolaborasi Apkasi dan BPDP dinilai penting agar pemanfaatan dana perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat, khususnya petani dan daerah penghasil sawit.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Talkshow BPDP bertema "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan" yang digelar dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8/2026). Acara tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah sentra perkebunan.

Baca Juga

Pungutan Ekspor Sawit Capai Rp22,7 Triliun, BPDP Perkuat Hilirisasi dan Program B50

Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad mengatakan, sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor penopang devisa, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama ekonomi masyarakat.

Menurut Joncik yang juga Bupati Empat Lawang, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi petani, Perhutani, kelembagaan koperasi, hingga persoalan infrastruktur produksi di daerah.

"Program pengembangan perkebunan akan jauh lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Sinergi antara BPDP dan pemda harus diperkuat sejak tahap awal. Pemda jangan hanya menjadi penerima informasi ketika program sudah berjalan, tetapi perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," ujar Joncik.

Baca Juga

Apkasi Minta Pemerintah Pusat Hentikan Pemotongan Anggaran Daerah pada 2027

Apkasi juga menilai keberhasilan program pembiayaan perkebunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya realisasi penyaluran dana. Dampak program terhadap produktivitas perkebunan, pendapatan pekebun, infrastruktur, dan penguatan kelembagaan lokal menjadi indikator yang tidak kalah penting.

"Ukuran keberhasilan bukanlah semata-mata seberapa besar dana yang telah disalurkan, melainkan apa yang berubah setelah program dilaksanakan. Apakah perkebunan lebih produktif, apakah pendapatan pekebun meningkat, apakah infrastruktur menjadi lebih baik, dan apakah kelembagaan makin kuat," kata Joncik.

Pemda Berperan

Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim menyambut positif kesiapan Apkasi untuk memperkuat kolaborasi. Sektor kelapa sawit menjadi penggerak ekonomi utama bagi lebih dari 200 kabupaten di 26 provinsi Indonesia. Karena itu, sinergi BPDP dengan pemerintah daerah dinilai menjadi syarat penting dalam keberhasilan berbagai program perkebunan.

"Peran pemerintah kabupaten sangat penting karena menjadi pihak yang memahami kondisi di lapangan, mengetahui potensi wilayahnya, memahami tantangan yang dialami para pekebun, dan memiliki perangkat yang dapat mempercepat berbagai proses di lapangan," kata Zaid.

Zaid juga meminta kepala daerah berkomitmen aktif mengawal ketercapaian program hibah di daerah masing-masing, termasuk mendorong dinas terkait mempercepat proses pengusulan calon penerima program perkebunan sawit rakyat, membantu penyelesaian legalitas lahan, serta memperkuat kelembagaan pekebun.

Dana PSR Capai Rp12,86 Triliun

Pada sektor hulu, BPDP secara konsisten menyalurkan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp60 juta per hektare dengan batas maksimal 4 hektare per pekebun. Sejak 2016 hingga Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.762 pekebun di 21 provinsi. Total luas lahan yang tercakup mencapai 428.745 hektare, dengan akumulasi penyaluran dana sebesar Rp12,86 triliun.

Pengelolaan dana perkebunan juga mengalami perluasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 132 Tahun 2024, amanah pengelolaan dana perkebunan kini mencakup sektor kakao dan kelapa. "Kami siap bersinergi dengan bupati sehingga program yang diamanahkan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten kota yang memiliki kebun kakao, sawit, dan kelapa," ujar Zaid.

Baca Juga

BPDP Pastikan B50 Tak Akan Gerus Penerimaan dari Pungutan ekspor

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normasyah Hidayat Syahrudin mengatakan program PSR selama satu dekade menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Tantangan tersebut antara lain profiling kebun dan pekebun, dinamika harga TBS, peningkatan kasus hukum, persoalan HGU, ketimpangan akses jalan kebun, hingga keterbatasan kapasitas SDM pendamping di daerah.

Untuk memperkuat aspek keberlanjutan, BPDP juga memfasilitasi pekebun swadaya dalam memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). "Terkait masalah isu lingkungan, BPDP memfasilitasi pengurusan sertifikasi ISPO termasuk dana pengurusannya. Kalau dulu hanya sertifikasi yang kami bayarkan, kalau sekarang mulai dari persiapannya sudah kami bayarkan, termasuk pemilihan lembaga sertifikasinya," ujar Normasyah.