Meski Harga Solar Sempat Naik, Proyek Kawasan Yudikatif-Legislatif IKN Dipastikan Rampung 2027

IKN, investortrust.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan fisik kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada 2027. Namun, proses pembangunan menghadapi kendala kenaikan harga solar industri akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sonny Alissa menyatakan, pihak penyedia solar industri sempat menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga bahan bakar tersebut.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," kata Sony di area pembangunan kawasan lembaga yudikatif KIPP IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga

Intip 'Ruang Khusus' Aspirasi Rakyat di Kawasan Legislatif IKN

Menurut Sony, harga solar industri saat ini berada di kisaran Rp 20.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Harga solar bahkan sempat mencapai Rp 28.000-Rp 30.000 per liter.

Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), harga minyak naik 37,41% sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Kenaikan tersebut turut berdampak pada harga solar industri yang meningkat 41,52%, besi beton 27,78%, serta aspal 23,85% hingga 1 Juli 2026.

Pembangunan Kawasan Yudikatif

Sony memaparkan, pembangunan fisik kawasan perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Sementara itu, progres pembangunan ditargetkan mencapai 40% hingga akhir 2026.

Kawasan tersebut mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan.

Pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan dikerjakan konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan Deta Decon. Sementara pembangunan MA dan Plaza Keadilan dikerjakan konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan Jaya Konstruksi.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, toppingoff, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," ungkap Sony.

Baca Juga

Wapres Gibran Berkantor di IKN Tahun Ini, OIKN: Tinggal Isi Furnitur

Sony juga mengatakan, paket pembangunan MA memiliki nilai kontrak Rp 1,4 triliun dengan progres pembangunan mencapai 12,5% setelah delapan bulan pengerjaan.

Sementara itu, paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp 1,65 triliun dengan progres 12,41% setelah delapan bulan pengerjaan.

Pembangunan Kawasan Legislatif

Sementara itu, pembangunan fisik kawasan perkantoran legislatif juga ditargetkan rampung pada 23 Desember 2027. Kawasan tersebut mencakup gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew menyampaikan, nilai kontrak keseluruhan untuk lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp 8,24 triliun.

Paket tersebut meliputi Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, DPD, serta utilitas kawasan seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat. "Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp8,24 triliun," kata Alfrits.

Adapun Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp 1,24 triliun dengan progres pekerjaan 12,147%. Kemudian, gedung DPR 1 memiliki nilai kontrak Rp 1,84 triliun dengan progres 11,029%, sedangkan DPR 2 memiliki nilai kontrak Rp 1,96 triliun dengan progres 9,927%.

Selanjutnya, gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp 1,48 triliun dengan progres 9,404%. Sementara gedung MPR memiliki nilai kontrak Rp 1,70 triliun dengan progres 10,559%.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," tutup Alfrits.