Prabowo Bidik Efisiensi Rp 360 Triliun dari Belanja Pengadaan Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan reformasi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk memangkas pemborosan anggaran dan meningkatkan daya tawar negara melalui konsolidasi pengadaan.

Prabowo menyebut potensi efisiensi dari konsolidasi pengadaan dapat mencapai 30% dari total belanja pengadaan yang senilai Rp 1.200 triliun, atau sekitar Rp 360 triliun. Menurutnya, disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran disahkan, tetapi juga harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam APBN.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Beroperasi 1 Januari 2027

“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun. Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp 360 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” kata Prabowo pada Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia menyoroti praktik pengadaan yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, barang yang dibeli sering kali memiliki spesifikasi yang sama.

“Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah perlu menghentikan pola pengadaan yang membuat negara seolah-olah menjadi ribuan pembeli yang tidak terkoordinasi. Dia menyebut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43% pada 2026.

Baca Juga

10 Tahun Tanpa Rebasing, Prabowo Pacu BPS Perbarui Data Ekonomi Nasional Lewat Sensus 2026

“Untuk itu pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyebut, kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, serta proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri,” tegas Prabowo.