Kepala BGN Tegaskan SPPG yang Tak Memiliki SLHS Bakal Ditutup Permanen

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sangat responsif dan terbuka terhadap berbagai masukan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya pribadi melihat sekarang Kepala BGN Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons,” kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ia mengatakan pemerintah juga telah berdiskusi dengan para ahli untuk menghimpun berbagai masukan, mengingat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus bertambah masih menyisakan sejumlah kekurangan.

“Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan sudah banyak SPPG ini, ada saja selalu kekurangan-kekurangan,” ujarnya.

Dari sisi pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Budi mengaku telah mendapat komitmen dari Sudaryono agar seluruh SPPG segera memenuhi persyaratan tersebut.

Baca Juga

BGN dan Kemenkes Kolaborasi Sempurnakan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

“Dari sisi SLHS saya sudah dapat komitmen dari beliau, dia akan pastikan itu semuanya dapet. Dalam waktu yang harap-harap ini cepat. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah, supaya ini nggak terjadi lagi. Dan dia juga tadi nanya secara terbuka terhadap para ahli, ada salah-salahnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya memberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh SPPG untuk mengurus SLHS.

“Kami berikan waktu untuk mengurus atau dimengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026. Dan SLHS ini bukan soal nilainya baik, cukup atau tidak. Ini antara 0 atau 1. Memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau nggak, tutup permanen,” tegasnya.

Ia menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.

“Jadi, memang kita tidak menolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar,” tegasnya.