Copot 137 Kepala SPPG, Kepala BGN Tak Toleransi Kasus Keracunan dan Korupsi

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Hingga hari ini, sebanyak 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia dicopot dari jabatannya.

"Dan per hari ini, saya sebagai kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," kata Sudaryono seusai rapat pimpinan BGN, di kantor BGN, Senin (3/8/2026).

Baca Juga

Kepala BGN Alihkan Status Kejadian Menonjol Jadi Kejadian Fatal

Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan pencopotan ini dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan, tindakan pencopotan tersebut merupakan bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tetapi control is better," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, BGN juga tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan seluruh proses operasional di dapur dapat dipantau secara sistematis.

Baca Juga

Pascakasus Keracunan di Semarang, Kepala BGN Tegaskan Zero Tolerance

Selain memperkuat sistem pengawasan internal, BGN juga berkomitmen meningkatkan transparansi kepada publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, khususnya orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” paparnya.