Prabowo Komitmen Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara 1.000 Triliun per Tahun
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara yang mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Komitmen itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
Prabowo mengatakan, para pakar yang menilai perekonomian Indonesia tidak efisien. Prabowo menyebutkan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih berada di kisaran 6,4–6,5. Hal itu menurutnya menunjukan besarnya kebocoran kekayaan negara.
"Semua pakar mengatakan kalau bicara ekonomi Indonesia bahwa ekonomi Indonesia tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu," katanya.
Baca Juga
Prabowo Juluki Dasco, Cak Imin, dan Bahlil sebagai Pemimpin Kancil: Kalau Kumpul Repot Kita
Prabowo menyatakan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih berada di level 6,5. Dengan demikian, untuk menambah kekayaan Rp 1 harus mengeluarkan Rp 6,5. Angka itu masih jauh di bawah negara lain yang level ICOR-nya sudah berada di angka 4.
"Artinya kalau kita mau nambah kaya US$ 1 atau Rp 1, untuk dapat Rp 1 kita harus keluarkan Rp 6,5. Untuk dapat US$ 1 kita harus keluarkan US$ 6,5. Kalau negara lain mereka bisa dapat US$1, mereka hanya keluarkan US$ 4," katanya.
Dengan adanya selisih US$ 2, prabowo memperkirakan sekitar 30% kekayaan Indonesia masih mengalami kebocoran. Dengan asumsi anggaran negara sekitar US$ 270 miliar atau setara Rp 3.700 triliun, Prabowo menyatakan nilai kebocoran itu mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
"Anggaran negara adalah US$ 270 miliar, Rp 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya lebih Rp 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan," paparnya.
Baca Juga
Harlah ke-28 PKB Usung 'Prabowonomics', Cak Imin: Bentuk Syukur Kami
Prabowo menekankan sedang berupaya menghentikan kebocoran tersebut. Salah satunya dengan menutup celah korupsi dan akal-akalan birokrat.
"Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Benar? Benar? Ibu-ibu tahu. Apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan," katanya.