Fahri Hamzah Ungkap Arah Besar Kebijakan Prabowo, Fokus Hentikan Kebocoran SDA

JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menilai, berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan bagian transformasi besar yang telah lama dirancang untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi kebocoran sumber daya alam (SDA).

Menurut Fahri, banyak pihak terkejut dengan sejumlah langkah strategis yang dijalankan pemerintah. Padahal, gagasan tersebut telah tertuang dalam pemikiran Prabowo sejak lama, termasuk dalam buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga

Kemenperin Perkuat Rantai Pasok Industri Halal Guna Dorong Ekspor dan Investasi

“Kalau ada orang kaget dengan apa yang dilakukan secara besar-besaran oleh Pak Prabowo, mungkin dia lupa membaca bahwa ini adalah pikiran dasar beliau sejak lama,” kata Fahri dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Fahri mengatakan fokus utama transformasi tersebut adalah menghentikan kebocoran sumber daya alam dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah sedang membangun kontrol yang lebih kuat terhadap aset-aset strategis nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih luas.

Ia mencontohkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penataan ekspor mineral, hingga konsolidasi pengelolaan sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI). Langkah itu sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menurut Fahri, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mulai nikel, emas, batu bara, sawit, hingga sektor perikanan dan migas. Namun, selama ini potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. “Pak Prabowo ingin sumber daya alam Indonesia tidak lagi mengalami kebocoran sehingga harus dikontrol oleh negara,” ujarnya.

Baca Juga

Dony Oskaria Tegaskan DSI Bukan Calo Ekspor, Fokus Cegah Transfer 'Pricing'

Politisi Partai Gelora itu juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Program tersebut merupakan bagian upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah dominasi kelompok ekonomi besar.

Ia menambahkan, transformasi yang dijalankan pemerintah bertujuan memperkuat peran negara dalam memastikan kekayaan nasional dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.