Prabowo Wajibkan Barang Subsidi Masuk ke Kopdes, Rentenir Bakal Gigit Jari?
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan ke depan seluruh barang subsidi untuk masyarakat wajib disalurkan secara terpusat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran sekaligus menutup ruang bagi praktik spekulan dan rentenir di tingkat akar rumput.
Kepala Negara menyatakan barang subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, sehingga distribusinya tidak boleh diperdagangkan secara bebas di pasar eksternal.
"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus! Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Baca Juga
Gemuruh Indonesia Arena, Ribuan Pegiat Koperasi Sambut Presiden Prabowo di Puncak Harkopnas ke-79
Integrasi Layanan Ekonomi Desa Senilai Rp223 Triliun
Pemerintah memproyeksikan keberadaan KDKMP akan menggerakkan perekonomian di tingkat tapak dengan potensi perputaran dana mencapai Rp 223 triliun per tahun. Koperasi ini dirancang untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi guna memberikan perlindungan sosial-ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.
Di dalam satu kawasan kompleks koperasi tersebut, pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang operasional terpadu. Fasilitas tersebut meliputi kantor koperasi dan unit layanan simpan pinjam yang menyediakan akses modal berbunga rendah untuk membebaskan petani dari ketergantungan pada rentenir.
Selain itu, kompleks ini juga akan dilengkapi dengan toko sembako, pusat logistik desa, apotek penyedia obat generik dengan harga terjangkau, serta infrastruktur gudang dan cold storage (ruang pendingin) untuk menjaga kualitas hasil panen petani maupun nelayan agar tidak jatuh di pasar.
Menurut Prabowo, penguatan institusi ini menjadi instrumen krusial dalam struktur ekonomi nasional.
“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi," tuturnya.
Baca Juga
Prabowo: Kopdes Merah Putih Akan Salurkan Kredit Super Mikro dengan Bunga 8%
Efisiensi Sistem Logistik Nasional
Di samping pembenahan di tingkat desa, Presiden juga menyoroti urgensi perbaikan sistem pengiriman barang di tanah air. Pemerintah berkomitmen melakukan pembersihan dan evaluasi besar-besaran terhadap jalur distribusi nasional yang selama ini dinilai tidak efisien dan memicu tingginya biaya logistik.
Melalui integrasi sistem logistik dan optimalisasi koperasi ini, pendapatan sektor produktif seperti petani, peternak, dan nelayan ditargetkan mampu meningkat hingga Rp 202 triliun.
Sebagai langkah pendukung di sektor kelautan, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan armada kapal penangkap ikan, pabrik es, serta ruang pendingin yang pembiayaannya akan dicicil secara mandiri oleh koperasi nelayan melalui hasil usaha yang berkelanjutan.