PN Jaksel Tidak Menerima Gugatan Praperadilan Firli Bahuri  

JAKARTA, investortrust.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli diketahui menggugat langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Imelda Herawati saat membacakan putusan dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (19/12/2023). 

Baca Juga

Firli Bahuri Yakin PN Jaksel Kabulkan Praperadilannya Lawan Kapolda Metro

Dalam putusannya, Imelda menyatakan, dalil permohonan dan bukti yang diajukan Firli telah masuk materi pokok perkara. Padahal, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah menyatakan permohonan praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian, hakim menilai permohonan Firli kabur dan tidak jelas atau obscuur libel. 

"Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil," katanya. 

Diketahui, Firli mengajukan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Firli menggugat Karyoto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Juga

Beralasan Praperadilan, Firli Minta Dewas KPK Tunda Sidang Etik   

Dalam permohonannya, Firli meminta PN Jaksel mengabulkan seluruh permohohannya. Firli meminta PN Jaksel menyatakan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL tidak sah. Firli meminta surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus yang menjeratnya tidak sah atau tidak berdasarkan hukum.

Tak hanya itu, Firli juga meminta PN Jaksel memerintahkan Karyoto untuk menghentikan penyidikan kasus pemerasan terhadap SYL dan menyatakan laporan polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 09 Oktober 2023 dicabut, tidak sah, dan tidak berlaku.